New York, PR Politik – Indonesia resmi memulai langkah bersejarahnya sebagai anggota UN Board of Auditors (UNBoA) untuk periode masa jabatan 2026–2032. Melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Indonesia akan memegang peran vital dalam pelaksanaan audit eksternal terhadap laporan keuangan dan kinerja berbagai entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola organisasi internasional tersebut.
Prosesi serah terima keanggotaan UNBoA yang menandai dimulainya tugas konstitusional ini digelar di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (22/7). Dalam agenda penting ini, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, turut hadir mendampingi Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, saat menerima penyerahan mandat resmi dewan audit global tersebut.
UNBoA sendiri merupakan dewan elite yang diisi oleh tiga Supreme Audit Institutions (SAI) dari negara anggota terpilih. Tugas pokok lembaga ini adalah melakukan pemeriksaan independen atas performa finansial badan-badan PBB, yang hasilnya ditransformasikan menjadi rekomendasi strategis langsung kepada Majelis Umum PBB.
Indonesia sukses mengamankan posisi terhormat ini setelah terpilih secara aklamasi pada Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB di New York. Dalam keanggotaan UNBoA, BPK RI resmi menggantikan posisi SAI Tiongkok (China National Audit Office) yang sebelumnya bertindak sebagai perwakilan kawasan Asia.
Selama masa bakti enam tahun ke depan, yakni dari Juli 2026 hingga Juni 2032, BPK RI akan bersinergi erat menjalankan misi audit bersama dua lembaga pemeriksa dunia lainnya, yaitu SAI Prancis dan SAI Brasil.
Masuknya BPK RI ke dalam struktur UNBoA menjadi bukti sahih atas tingginya kapasitas, integritas, serta kredibilitas Indonesia di mata dunia sebagai lembaga pemeriksa berstandar internasional.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap anggota UNBoA atas dukungan yang diberikan selama masa transisi. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga muruah independensi, kesinambungan, serta mutu audit demi memberikan nilai tambah (value added) bagi PBB dan seluruh negara anggotanya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir—yang akrab disapa Wamenlu Tata—menyatakan bahwa mandat prestisius BPK RI di dewan audit ini sangat segaris dengan komitmen luar negeri Indonesia untuk terus mendorong reformasi tata kelola PBB dari dalam.
Ia memaparkan bahwa keberhasilan ini bukan proses instan, melainkan buah dari langkah diplomasi intensif dan terukur yang diarsiteki oleh Kementerian Luar Negeri bersama BPK RI sejak fase pencalonan dimulai pada tahun 2020 silam.
Guna mengawal kesuksesan tugas BPK ke depan, Kemlu melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York memastikan bakal memberikan pengawalan penuh secara berkelanjutan.
“Kementerian Luar Negeri akan senantiasa meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat dan memperluas kepemimpinan serta pengaruh Indonesia di berbagai forum internasional,” pungkasnya mengakhiri keterangannya.
sumber : Kemlu RI
