Jakarta, PR Politik – Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil membangun fondasi penting yang memberikan arah strategis bagi arsitektur Pemerintah Digital. Langkah ini menandai perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, formulasi kebijakan, model penyampaian layanan, hingga pola interaksi negara dengan warganya, di mana pencapaian kesejahteraan masyarakat dipatok sebagai target tertinggi kinerja aparatur (Human-Centered Design in Government).
Guna menyerap masukan strategis terkait penguatan sistem ini, Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) yang dipimpin oleh Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menggelar diskusi intensif bersama mantan Perdana Menteri (PM) Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair, di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Senin (6/7). Pertemuan tingkat tinggi tersebut membedah langkah percepatan digitalisasi birokrasi guna mendongkrak mutu pelayanan publik secara masif.
Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan bahwa penerapan digitalisasi yang dikombinasikan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terbukti ampuh mengintegrasikan berbagai sektor sekaligus memotong sumbatan persoalan di lapangan. Melalui implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi teknologi dasar, pemerintah optimistis dapat menyajikan kemudahan akses layanan publik, yang salah satu fokus utamanya diterapkan pada sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap progam prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan dan mengurangi tatap muka,” ujar Luhut saat menjelaskan arah kebijakan tata kelola digital.
Melalui sistem pemerintah digital, negara diproyeksikan hadir dengan cara yang lebih sederhana, cepat, dan tepercaya sebagai bentuk transformasi pengalaman layanan publik. Sejauh ini, KPTDP telah merampungkan proyek percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi, serta tengah mematangkan perluasan implementasi ke 42 kabupaten/kota, dengan penambahan Kota Batam dan Provinsi Bali. Langkah taktis ini memberikan pelajaran penting terkait pemangkasan birokrasi dan transparansi penyaluran bansos.
Pemerintah berharap kolaborasi bersama Tony Blair Institute mampu mendongkrak skala pemanfaatan AI di sektor perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga kemudahan berusaha (ease of doing business), dengan tetap memperketat tata kelola etika AI demi akuntabilitas data.
“Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintah digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak,” tambahnya.
Mantan PM Inggris, Tony Blair, melayangkan apresiasi tinggi atas lompatan capaian Indonesia dalam mengadopsi sistem digital. Ia mengakui bahwa Indonesia memiliki tantangan geografis dan demografis yang kompleks sebagai negara kepulauan berpenduduk besar. Namun, tantangan tersebut dinilai mampu dijawab dengan pemanfaatan teknologi yang tepat.
“Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, dimana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja,” pujinya yang terkesan dengan efisiensi layanan administrasi di Indonesia.
Ia menambahkan, pemangkasan birokrasi di negara sebesar Indonesia bukanlah perkara mudah. Keberhasilan ini menuntut kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya menguasai kecakapan teknis, tetapi juga wajib mengantongi cara pandang digital (digital mindset). Pihaknya menegaskan siap membuka pintu kerja sama untuk menyokong Indonesia di berbagai lini digitalisasi.
“Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpending bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital,” cetusnya mengingatkan prasyarat SDM.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menguraikan bahwa transformasi digital dan tata kelola data pembangunan nasional memerlukan sokongan penuh dari infrastruktur digital yang kokoh dan selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi (PDP).
Pada sektor perlindungan sosial, integrasi identitas digital, sistem pertukaran data tepercaya, serta gerbang pembayaran digital disatukan ke dalam satu alur layanan terpadu. Rini menegaskan, agenda besar ini bukan sekadar mengubah proses manual menjadi elektronik, melainkan merancang ulang secara fundamental arsitektur pelayanan agar lebih transparan dan akuntabel.
Ia meyakini keberhasilan agenda ini bertumpu pada tiga elemen utama: kepemimpinan yang kuat, tata kelola kelembagaan, serta pendekatan berbasis kasus penggunaan (use case). Menurutnya, teknologi hanyalah alat penunjang, sementara faktor penentu utama berada pada komitmen kepemimpinan dan kolaborasi kelembagaan.
“Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga,” pungkasnya menutup penjelasannya.
sumber : Kemenpan RI
