Jakarta, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat kerja sama bilateral dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mengakselerasi aksi iklim, transisi energi bersih, serta pembangunan hijau yang berkeadilan. Komitmen strategis tersebut ditegaskan dalam pertemuan resmi antara Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, bersama Utusan Khusus Perubahan Iklim RRT, Liu Zhenmin, di Kantor KLH/BPLH, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut konkret dari kesepakatan kedua kepala negara yang memposisikan pilar lingkungan hidup dan pembangunan hijau sebagai fondasi utama hubungan bilateral. Dalam perjumpaan tersebut, Menteri Jumhur menegaskan bahwa negara-negara berkembang memegang peran vital dalam menghadirkan formulasi solusi iklim tanpa harus mengorbankan laju pembangunan nasional.
“Indonesia meyakini bahwa perlindungan lingkungan bukan merupakan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu kami mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yaitu membangun kesejahteraan melalui perlindungan lingkungan hidup, dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat,” ujarnya.
Indonesia saat ini tengah mengeksplorasi pendekatan baru yang menyatukan mitigasi, adaptasi, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tiga pilar utama aksi iklim nasional. Langkah ini diperkokoh melalui akselerasi pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credits), mekanisme pembagian manfaat (benefit-sharing) yang transparan, serta penegakan prinsip keadilan iklim.
Merespons komitmen tersebut, Utusan Khusus Perubahan Iklim RRT, Liu Zhenmin, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di kawasan dan menyatakan kesiapan Tiongkok untuk memperdalam kemitraan teknis.
“Tiongkok memandang Indonesia sebagai salah satu mitra strategis paling penting di ASEAN dan Negara-Negara Selatan. Kami siap memperdalam kerja sama praktis di bidang perubahan iklim, energi bersih, teknologi hijau, sistem peringatan dini bencana, ekonomi sirkular, dan perlindungan lingkungan, sekaligus bekerja sama untuk menjaga kepentingan negara-negara berkembang dalam tata kelola iklim global,” jelasnya.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua belah pihak merumuskan empat pilar aksi nyata untuk mempercepat transisi pembangunan hijau:
-
1. Transisi Energi Bersih yang Adil: Peningkatan investasi pada sektor energi terbarukan, percepatan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), penguatan manufaktur panel surya, serta pengembangan rantai pasok industri hijau.
-
2. Inovasi dan Teknologi Lingkungan: Pemanfaatan sistem peringatan dini bencana berbasis satelit dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), konservasi hutan hujan tropis, pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy), dan perlindungan keanekaragaman hayati.
-
3. Penguatan Kapasitas Tenaga Kerja Hijau (Green Jobs): Kolaborasi riset akademis, pertukaran tenaga ahli, serta program pelatihan vokasi untuk mencetak SDM profesional di sektor hijau.
-
4. Solidaritas Negara Berkembang: Penyelarasan posisi diplomasi menjelang konferensi iklim internasional berbasis prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR), serta mendesak negara maju memenuhi komitmen dana iklim dan transfer teknologi.
Menutup pertemuan bilateral tersebut, ia menggarisbawahi pentingnya kemitraan yang berorientasi pada hasil konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat bawah.
“Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah berkembang menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Ke depan, kami berharap kerja sama ini semakin berorientasi pada aksi nyata, inovasi, investasi hijau, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara serta berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan dunia,” pungkasnya.
sumber : KemenLH
