Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, memberikan catatan kritis atas penetapan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,232 triliun. Angka yang disetujui dalam hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI tersebut mencatatkan penurunan sekitar 11,75 persen jika dibandingkan dengan porsi belanja KLH/BPLH pada tahun 2026.
Penurunan alokasi fiskal ini disayangkan Meitri mengingat agenda pengolahan sampah telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2027, yang mencakup program konversi sampah menjadi energi listrik serta Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, dan Penghijauan).
“Patut disayangkan ketika persoalan sampah kita semakin kompleks, tetapi ruang fiskal KLH justru mengalami penurunan. Padahal pengelolaan sampah bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya di hilir. Kita harus mulai membenahi dari hulunya,” ujarnya, Kamis (17/9).
Dalam struktur pagu anggaran yang disepakati, Program Kualitas Lingkungan Hidup memperoleh alokasi Rp314,08 miliar dari total pagu Rp1,232 triliun. Sebelumnya, KLH/BPLH mengajukan usulan tambahan belanja sebesar Rp1,339 triliun dengan harapan dapat mengamankan total pagu hingga Rp2,572 triliun.
Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VIII ini menilai bahwa penanganan sampah tidak boleh terus-menerus bertumpu pada penyelesaian masalah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutnya, fokus strategi wajib digeser ke sektor hulu melalui reduksi volume sampah, pemilahan mandiri, penguatan bank sampah, hingga pembatasan limbah oleh produsen.
“Kita jangan terus-menerus menyelesaikan sampah setelah menjadi masalah. Hulu harus diperkuat dengan pengurangan sampah, pemilahan dari sumber, pengolahan di tingkat rumah tangga dan komunitas, penguatan bank sampah, sampai pengurangan sampah oleh produsen. Kalau hulunya tidak dibenahi, beban TPA akan terus meningkat,” katanya.
Meskipun KLH/BPLH telah mengalokasikan Rp20 miliar untuk kegiatan berbasis komunitas, Meitri menekankan pentingnya membangun ekosistem pendukung yang komprehensif bagi warga.
“Edukasi saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan ekosistem. Ada fasilitas pemilahan, komposter, bank sampah, sistem pengangkutan yang terintegrasi, insentif ekonomi, dan kepastian bahwa sampah yang sudah dipilah memang dikelola dengan benar,” ucapnya.
Ia mendesak KLH/BPLH untuk mengevaluasi kembali struktur anggaran guna memperkuat pembinaan bank sampah, sarana prasarana, serta penerapan ekonomi sirkular.
“Kita berharap persoalan ini segera diperbaiki. Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kita terlambat menangani persoalan sampah. Kita harus memastikan intervensi dimulai dari hulu, karena semakin kuat pengurangan dan pengolahan sampah dari sumbernya, semakin ringan pula beban yang harus ditangani di hilir,” tegasnya.
sumber : Fraksi PKS
