Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan dukungannya terhadap permohonan tambahan anggaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Meski demikian, ia mengingatkan agar perencanaan strategis anggaran disusun secara matang dan benar-benar berbasis kinerja.
“Apa pun permohonan anggaran ini, kita dukung. Yang kedua, saya juga sependapat dengan Bu Irma. Pak, ini Money Follow Program apa Program Follow Money tulisan ini. Jadi, membaca seluruh perencanaan strategis kinerja 2025-2026 Kementerian ini belum menunjukkan anggaran ini disusun berbasis kinerja,” ujar Edy dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Edy menilai konstruksi perencanaan strategis KP2MI harus lebih rinci dengan sasaran, target, dan data pendukung yang jelas.
“Untuk meyakinkan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Banggar, itu butuh argumentasi logis. Kalau anggaran sebesar ini disetujui, dampaknya apa? Ini bagian perencanaan BP2MI yang perlu bekerja keras,” tegas legislator dapil Jawa Tengah itu.
Selain soal perencanaan, Edy juga menyoroti persoalan mendasar pelindungan pekerja migran. Menurutnya, 90 persen Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih berangkat secara nonprosedural yang berujung pada eksploitasi, gaji tidak dibayar, hingga hilang kontak. Ia menilai kurangnya data akurat menjadi kendala utama dalam merumuskan program dan kebijakan.
“Kurangnya data yang akurat. Yang tidak berangkat di mana, provinsi mana, kabupaten mana, jumlahnya berapa, siapa yang mengirim, kok bisa angkanya sebesar itu. Itu Anda tidak pernah menyampaikan data secara rinci, secara akurat,” kritiknya.
Karena itu, Edy meminta KP2MI menindak tegas keterlibatan oknum aparat dan calo, memperkuat pelindungan PMI di negara tujuan, serta meningkatkan efektivitas program. Ia mencontohkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal P3MI yang baru mencapai 4,7 persen hingga September 2025, jauh dari harapan.
“Anggaran sudah kecil, realisasinya baru 4,7 persen. Ini kan semakin tidak meyakinkan, kalau ini tambah anggaran besar, mampu enggak sih?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengkritisi ketidaksesuaian alokasi anggaran per pelatihan.
“Target 137.500 orang, anggaran rata-rata 5,6 juta per orang. Tetapi pada halaman berikutnya, dialokasikan 8,9 juta per orang. Kok bisa beda? Ini kan perlu detail,” tegasnya.
Edy menekankan bahwa tambahan anggaran hampir Rp2 triliun akan lebih mudah disetujui jika disertai perencanaan matang dan data presisi. “Dukungan tambahan anggaran itu hal yang penting, tapi konstruksi perencanaannya harus lebih matang sehingga bisa meyakinkan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Banggar,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sumber: dpr.go.id
