Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah yang akan membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi pada kategori desil 9 dan 10.
Sartono turut memberikan apresiasi atas kinerja PT Pertamina (Persero) yang dinilai telah bekerja maksimal dalam membatasi pemakaian Pertalite melalui mekanisme barcode sistem digital.
“Pada dasarnya kami mendukung pembatasan Pertalite bagi desil 9–10 sebagai bentuk subsidi yang lebih tepat sasaran karena subsidi energi pada prinsipnya ditujukan untuk melindungi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli,” tutur Sartono kepada awak media, Jumat (14/8).
Ia menilai kelompok masyarakat tingkat ekonomi atas sejatinya memiliki finansial yang cukup untuk mengonsumsi BBM nonsubsidi. Karena itu, langkah pembatasan ini dipandang sebagai bentuk koreksi agar alokasi fiskal negara tidak melenceng kepada pihak yang tidak berhak.
“Agar subsidi negara tidak dinikmati oleh kelompok yang tak lagi layak menerima,” katanya.
Kendati mendukung, ia mengingatkan pemerintah agar skema pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10 dapat diterapkan secara bertahap dengan berpijak pada data yang aktual. Ia memprotes keras jika kebijakan ini sampai membebani warga kelas bawah maupun mengganggu sektor-sektor ekonomi produktif.
“Tahapan selanjutnya dengan mengerucut kembali calon penerima manfaat bisa dilakukan dengan bertahap, berbasis data yang real dan tidak membenani masyarakat berpenghasilan rendah serta sektor produktif,” jelasnya.
Dalam implementasinya di lapangan, ia secara khusus meminta agar pembatasan ini tidak menyasar sektor produktif, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor pertanian, angkutan umum, armada distribusi bahan pokok, hingga pekerja lapangan yang berpenghasilan rendah.
“Oleh sebab itu kami mendorong pemerintah agar dapat memastikan akurasi data dan mencegah kebocoran atau salah sasaran,” ungkapnya.
Guna menjamin efektivitas kebijakan, Sartono mendesak pemerintah untuk memanfaatkan data yang terintegrasi, khususnya melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta sistem digital Pertamina. Pemerintah juga diminta menyediakan mekanisme verifikasi atau pengaduan yang ramah publik agar warga yang benar-benar berhak tidak terkena dampak pemblokiran secara keliru.
“Disamping itu perhatikan praktik shifting, penggunaan identitas pihak lain, maupun modus lainnya yang dapat membuat subsidi kembali bocor kepada kelompok yang tidak berhak,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Demokrat
