Banda Aceh, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Teti Rohatiningsih, menegaskan bahwa pembenahan tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan faktor krusial untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengelolaan dapur yang terstruktur dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti kasus keracunan makanan maupun hambatan logistik dalam proses distribusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Teti di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Aceh, Rabu (22/7).
Teti menjelaskan bahwa penerapan manajemen waktu secara presisi di area dapur SPPG sangat mendesak untuk diterapkan. Pembagian beban kerja yang jelas—mulai dari tahap penyortiran bahan baku, persiapan, proses memasak, hingga pengemasan—akan meningkatkan ketepatan dan efisiensi kerja para petugas dapur.
“Manajemen waktu harus diterapkan dengan baik. Mulai dari siapa yang menyortir bahan, menyiapkan, memasak, hingga mendistribusikan makanan harus diatur secara sistematis. Pengalaman di beberapa dapur yang saya dampingi menunjukkan cara ini mampu mengurangi potensi kejadian luar biasa,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara ritme produksi di dapur dan jam distribusi ke sekolah-sekolah sasaran. Hal ini bertujuan agar makanan yang disajikan kepada peserta didik tetap berada dalam kondisi segar serta terjamin kehigienisannya.
Selain aspek operasional, ia mendorong pengelola SPPG untuk menerapkan prinsip keterbukaan publik. Ia mengusulkan agar setiap unit dapur mengumumkan daftar menu harian kepada masyarakat luas melalui kanal media sosial atau papan informasi publik secara berkala.
“Menu yang disajikan perlu diumumkan setiap hari agar penerima manfaat maupun masyarakat mengetahui makanan yang diberikan. Transparansi ini penting untuk mencegah ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima,” tegasnya.
Langkah transparansi tersebut diyakini dapat memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus membendung potensi penyimpangan kualitas gizi di lapangan.
Ia mengingatkan agar seluruh mitra pelaksana SPPG di daerah bersikap kooperatif dan terbuka terhadap proses evaluasi maupun kunjungan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran DPR RI.
“DPR memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, pelaksanaan Program MBG harus terbuka terhadap proses evaluasi agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyoroti keberlanjutan Program Kampung Keluarga Berkualitas milik BKKBN. Teti meminta pemerintah memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang memadai agar program intervensi keluarga tersebut berjalan sinergis dengan penguatan gizi anak bangsa.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri diposisikan sebagai salah satu pilar prioritas nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik sekaligus mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
sumber : Fraksi Golkar
