Jenewa, PR Politik – Indonesia resmi terpilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk periode tahun 2026. Keputusan yang diambil pada Selasa (23/12) ini menegaskan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan diplomasi Indonesia dalam mengawal agenda HAM global.
Jabatan prestisius tersebut rencananya akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Penetapan resmi nominasi ini dijadwalkan akan dikukuhkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026 mendatang.
Terpilihnya Indonesia tidak lepas dari posisi tawar Jakarta sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terafiliasi pada blok kepentingan tertentu. Rekam jejak Indonesia yang konsisten berperan sebagai jembatan penghubung (bridge builder) dalam isu-isu sensitif menjadi faktor penguat dukungan dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses di Dewan HAM PBB. Sebagai pemegang presidensi, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan tugas secara objektif, inklusif, dan berimbang, sejalan dengan mandat mekanisme rotasi kawasan pada siklus ke-20 tahun 2026.
Kepemimpinan Indonesia pada tahun 2026 memiliki arti strategis karena bertepatan dengan peringatan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini diharapkan menjadi pijakan bagi Indonesia untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif dan mengedepankan dialog.
Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan penuh profesionalisme dan transparansi. Fokus utama presidensi Indonesia nantinya adalah memperkuat kerja sama multilateral guna memastikan perlindungan hak asasi manusia dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali.
Melalui keterangan resminya, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota Asia-Pacific Group atas dukungan yang diberikan. Kepercayaan ini dinilai sebagai pengakuan nyata atas konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak hanya memperkuat profil diplomasi nasional, tetapi juga menegaskan peran aktif Indonesia dalam membentuk arah kebijakan kemanusiaan global di masa depan.
sumber : Kemlu RI
