Dushanbe, PR Politik – Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Tajikistan resmi sepakat untuk mempertebal penetrasi kemitraan strategis sekaligus memperlebar sayap kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas. Komitmen tingkat tinggi tersebut dikunci dalam forum Pertemuan Konsultasi Bilateral Indonesia-Tajikistan yang dipimpin bersama oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Deputi Menteri Luar Negeri Tajikistan Y.M. Idibek Kalandar di Dushanbe, Tajikistan, Rabu (27/5).
Pertemuan diplomatik tersebut dilaporkan berlangsung hangat dan produktif, di mana kedua pucuk pimpinan delegasi berkomitmen mengeskalasi hubungan ke arah yang lebih konkret dan berdampak instan bagi masyarakat kedua negara. Salah satu draf krusial yang mengemuka dalam meja perundingan adalah rencana penyusunan roadmap (peta jalan) kerja sama bilateral, yang diproyeksikan sebagai kompas panduan penguatan hubungan jangka panjang yang lebih terstruktur, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata (result-oriented).
Dalam kesempatan tersebut, Jakarta secara agresif mendorong penguatan konektivitas makro antara kawasan ASEAN dan Asia Tengah. Menindaklanjuti draf diplomasi tersebut, Indonesia mengharapkan Tajikistan dapat mempercepat langkah interaksi dan kolaborasinya dengan ASEAN.
Langkah pendekatan ini didorong melalui penjajakan aksesi Tajikistan untuk bergabung dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC), serta pembukaan kantor Kedutaan Besar sekaligus Perwakilan Tetap Tajikistan untuk ASEAN yang dipusatkan di Jakarta.
“Indonesia memandang Tajikistan sebagai mitra penting dalam memperkuat konektivitas dan kerja sama lintas kawasan antara ASEAN dan Asia Tengah, seiring meningkatnya dinamika geopolitik dan kebutuhan akan kolaborasi global yang lebih inklusif,” tegasnya yang akrab disapa Tata tersebut.
Lebih detail, kedua belah pihak membedah peluang investasi hibrida di sektor ekonomi makro, neraca perdagangan, pertukaran sistem pendidikan, ekspansi industri hilirisasi, hingga percepatan transformasi digital guna menyokong pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pada klaster sosial budaya, kedua negara sepakat mengintensifkan jalinan hubungan antarmanusia (people-to-people contact) melalui aktivasi sektor pariwisata, beasiswa pendidikan, dan program pertukaran kebudayaan secara berkala.
Sebagai produk hukum riil dari pertemuan kementerian ini, kedua Wakil Menteri Luar Negeri secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Pembentukan Komite Konsultasi Bilateral. Dokumen hitam di atas putih ini bertindak sebagai penanda dimulainya babak baru dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara, sekaligus menjadi landasan yuridis yang mengikat untuk penguatan agenda konsultasi di masa mendatang.
Di luar urusan bilateral, Indonesia dan Tajikistan memanfaatkan momentum ini untuk saling bertukar pandangan geopolitik global terkini, serta mempertegas pakta komitmen untuk saling memberikan dukungan politik (mutual support) di berbagai panggung dan forum internasional.
Pasca-tuntasnya agenda sidang formal, jajaran Delegasi RI langsung bergerak cepat melakukan kunjungan lapangan (field trip) ke Kawasan Ekonomi Bebas Dangara, yang terletak sekitar dua jam perjalanan dari ibu kota Dushanbe. Kunjungan taktis ini difokuskan untuk memetakan dan menjajaki langsung potensi perluasan kerja sama perdagangan hulu-hilir serta peluang investasi korporasi Indonesia di Tajikistan.
Rangkaian lawatan diplomatik ke Tajikistan ini semakin mempertegas komitmen geopolitik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memperluas penetrasi kemitraan strategis dengan negara-negara pecahan Uni Soviet di Asia Tengah. Langkah aktif ini sekaligus memperkuat posisi tawar Jakarta sebagai jembatan ekonomi dan politik antarkawasan yang inklusif serta berorientasi masa depan.
sumber : Kemlu RI
