Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, menyambut baik langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan penghapusan kuota impor, khususnya untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Ia menilai kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian, khususnya sektor pangan.
“Presiden melihat bahwa impor itu dimanfaatkan oleh Kementerian untuk mengatur kuota sebagai syarat impor yang cenderung pilih-pilih karena itu dianggap oleh Presiden tidak adil,” kata Bambang, Rabu (9/4/2025).
Bambang menyoroti bahwa kebijakan tersebut akan membawa angin segar bagi sektor pangan, terutama komoditas daging yang selama ini dikenal mahal di pasaran. Dengan dihapusnya kuota, menurutnya, masyarakat akan lebih mudah mengakses sumber protein hewani yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
“Maka saat ini impor dibebaskan oleh Presiden siapa yang mampu tapi khusus untuk komoditas daging. Selama ini harga daging sebagai sumber protein sangat mahal, dengan kemudahan impor tentu diharapkan lebih murah,” imbuh Bambang.
Lebih lanjut, ia meyakini bahwa masyarakat akan sangat diuntungkan oleh langkah ini karena dapat mengakses daging dengan lebih mudah, tanpa harus menunggu momentum tertentu seperti hari raya.
“Tapi masyarakat diuntungkan dan lebih terjangkau konsumsi daging sebagai sumber protein, tidak seperti saat ini kalau mau makan daging nunggu lebaran, kan kasihan,” beber dia.
“Presiden ini sangat memperhatikan masyarakat kecil agar mampu memenuhi protein hewani kalau daging murah,” tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran terhadap persaingan di kalangan pelaku impor, Bambang menyatakan optimisme bahwa pasar akan menyesuaikan secara alami. Ia meyakini bahwa para importir tetap dapat meraih keuntungan meskipun kuota dihapuskan.
“Soal persaingan saya kira nanti akan terbentuk secara alami dan masih bisa untung, tapi memang berkurang dari kondisi saat ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo menyatakan bahwa kuota impor selama ini justru menghambat kelancaran perdagangan. Ia menyatakan bahwa siapa pun yang mampu dan ingin mengimpor diperbolehkan tanpa sistem penunjukan seperti sebelumnya.
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ujar Prabowo, dikutip dari keterangan tertulis.
Presiden juga mengungkapkan bahwa instruksi ini telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional sebagai bagian dari upaya merampingkan birokrasi dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
Langkah penghapusan kuota ini sebelumnya juga pernah disuarakan oleh Begawan Ekonomi Rizal Ramli pada 2018. Ia menyarankan agar sistem kuota diubah menjadi sistem tarif guna menekan ketergantungan pada impor dan mencegah dominasi kartel.
“Sudah saatnya kita hentikan sistem kuota ini, ganti tarif,” kata Rizal Ramli di Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Rizal menjelaskan, dengan sistem tarif, semua pihak bisa mengimpor barang asalkan membayar tarif tertentu. Dalam kasus beras, ia menyebut tarif 25 persen cukup untuk menurunkan harga secara signifikan, yang kemudian dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi.
“Ibu rumah tangga golongan menengah yang kalau belanja sehari-hari Rp200 ribu, dia tidak usah Rp200 ribu, cukup Rp150 ribu. Nah Pak Jokowi kalau lakukan itu, sama artinya kasih uang Rp50 ribu. Dikali satu bulan sama dengan memberi Rp1,5 juta,” ujarnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
