Bahasa Presiden dan Ujian Komunikasi Kekuasaan

Picture of Aditya Angga

Aditya Angga

Manager PR Politik Indonesia

i
Tulisan dalam rubrik Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi PR Politik.

Murray Edelman (1964) menjelaskan bagaimana politik bekerja melalui konstruksi simbolik. Bahasa politik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan kategori, batas, dan persepsi mengenai siapa yang dianggap berada di dalam dan di luar kelompok.

Ketika sebuah kelompok diberi label tertentu, publik dapat diarahkan untuk melihat kelompok itu bukan berdasarkan argumennya, melainkan berdasarkan identitas yang dilekatkan kepadanya. Di sinilah kritik berisiko mengalami delegitimasi.

Pesan Tidak Berhenti pada Maksud Presiden

Persoalan berikutnya adalah komunikasi tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh pengirim pesan.

Stuart Hall (1980), melalui konsep encoding dan decoding, menjelaskan bahwa pesan yang diproduksi komunikator melalui proses encoding tidak otomatis diterima dengan makna yang sama oleh khalayak. Khalayak melakukan decoding berdasarkan pengalaman, posisi sosial, pengetahuan, dan konteks yang mereka miliki.

Konsep ini relevan membaca komunikasi Presiden Prabowo.

Bisa saja encoding yang dimaksudkan Presiden adalah pesan nasionalisme: pemerintah sedang bekerja, Indonesia tidak boleh pesimistis, dan masyarakat perlu membangun kepercayaan diri terhadap bangsa. Dalam konteks itu, “londo ireng” dimaksudkan untuk mengkritik pihak yang dianggap mengabdi kepada kepentingan asing. Tetapi decoding publik tidak harus berhenti pada maksud tersebut.

Sebagian orang dapat memahami “londo ireng” sebagai kritik terhadap kelompok yang memang memiliki agenda tertentu. Sebagian lainnya dapat membacanya sebagai pelabelan terhadap profesi wartawan, pengamat, dan LSM. Sebagian yang lain lagi mungkin melihatnya sebagai tanda bahwa pemerintah sedang defensif terhadap kritik.

Perbedaan tafsir tersebut menunjukkan bahwa pesan tidak sepenuhnya berada dalam kendali komunikator. Setelah diterima oleh publik, pesan dapat dimaknai secara berbeda sesuai dengan konteks dan pengalaman mereka yang menerimanya.

Itulah mengapa dalam komunikasi publik, niat baik tidak selalu cukup.

Baca Juga:  Paradoks Visibilitas Politisi di Tengah Bencana

Meskipun seorang Presiden bermaksud melontarkan candaan, publik dapat memaknainya sebagai tindakan yang merendahkan. Seorang pejabat dapat bermaksud membangun optimisme, tetapi masyarakat dapat membacanya sebagai penolakan terhadap realitas. Sebuah istilah dapat dimaksudkan sebagai kritik kepada kelompok tertentu, tetapi ketika disampaikan dalam forum terbuka dan dikaitkan dengan profesi tertentu, maknanya dapat meluas.

Hal serupa terlihat pada kata “ndasmu”, “nye-nye-nye”, dan “bajingan”.

Sekali lagi, persoalannya bukan semata-mata apakah kata-kata tersebut secara linguistik boleh digunakan.

Persoalannya adalah siapa yang mengucapkannya, kepada siapa, dalam forum apa, dan dalam posisi kekuasaan seperti apa.

J.L. Austin (1962) melalui teori speech act menegaskan bahwa bahasa tidak sekadar rangkaian kata, melainkan juga suatu tindakan. Ketika seseorang berbicara, ia tidak sekadar mengatakan sesuatu. Ia juga melakukan sesuatu melalui perkataannya.

Karena itu, ucapan Presiden memiliki konsekuensi performatif yang jauh lebih besar daripada ucapan warga biasa.

Presiden bukan sekadar individu yang sedang berbicara. Ia juga merepresentasikan negara. Karena itu, pilihan katanya tidak hanya melekat pada pribadi yang mengucapkannya, tetapi juga dapat memengaruhi cara publik membaca negara.

Menguji Kedewasaan Komunikasi Pemerintah

Pemerintahan yang percaya diri tidak harus memenangkan setiap percakapan di media sosial. Ukurannya bukan seberapa cepat sebuah kritik dibalas, melainkan seberapa kuat pemerintah menjelaskan kebijakannya melalui data, argumentasi, dan hasil.

Dalam perspektif public relations, gagasan komunikasi dua arah James E. Grunig dan Todd Hunt (1984) menempatkan kemampuan mendengar publik sebagai bagian penting dari komunikasi organisasi. Pemerintah karena itu tidak cukup hanya menyampaikan pesan, tetapi juga perlu memahami bagaimana kebijakannya diterima, dipersoalkan, dan dimaknai oleh masyarakat.

Kritik yang keliru tentu dapat diluruskan. Informasi yang salah wajib dibantah. Laporan yang tidak akurat dapat dikoreksi. Tetapi respons tersebut sebaiknya diarahkan pada subtansi persoalan, bukan pada pemberian label kepada orang yang menyampaikannya.

Baca Juga:  Navigasi Demokrasi di Ruang Siber: Memenangkan Pertempuran Persepsi

Di sinilah batas penting antara membantah kritik dan mendelegitimasi pengkritik. Pemerintah dapat tegas tanpa harus menjadikan kritik sebagai permusuhan.

Sebab masyarakat mengkritik pemerintah bukan karena pemerintah berada di luar masyarakat, melainkan karena pemerintah bekerja atas nama publik dan menggunakan mandat publik. Kritik karena itu bukan gangguan terhadap demokrasi, melainkan salah satu mekanisme yang membuat kekuasaan tetap dapat diawasi.

“Ndasmu”, “nye-nye-nye”, “bajingan”, dan “londo ireng” mungkin akan terus menjadi potongan video yang beredar di media sosial. Algoritma menyukai kata-kata yang pendek, emosional, dan mudah diperdebatkan.

Halaman: