KKP Jaga Stok Ikan Laut dan Kesejahteraan Nelayan Lewat Ekonomi Biru

KKP
Petugas menimbang dan mencatat bobot ikan hasil tangkapan di depan ruang penyimpanan dingin (cold storage) guna mendukung pendataan stok perikanan nasional secara akurat. (Foto: Dok. KKP)

Jakarta, PR Politik – Kemajuan sektor kelautan nasional tidak boleh lagi diukur sekadar dari seberapa banyak ikan yang dikeruk dari laut hari ini, melainkan dari jaminan keberlanjutan stok ikan dan kesejahteraan nelayan di masa depan. Tanpa pijakan data lapangan yang akurat, kebijakan eksploitasi laut berisiko merusak ekosistem sekaligus mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengelolaan perikanan berbasis data KKP dan kajian ilmiah guna memastikan pemanfaatan sumber daya laut berjalan terukur.

“Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (15/11).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola laut menuntut kolaborasi lintas sektor karena pemerintah tengah mengebut empat agenda utama. Program tersebut meliputi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, serta modernisasi armada penangkapan ikan nasional.

“Pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, UPP WPPNRI harus menjadi ruang koordinasi dan dialog untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Guna menindaklanjuti strategi tersebut, KKP menyelenggarakan Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 573 dan 712 yang dirangkai dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) di Bandung, Jawa Barat, pada 11–13 November 2026.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abd Raup, menjelaskan bahwa forum tersebut menyepakati lokasi sampling pendataan di kawasan KNMP, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi, hingga penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027.

Baca Juga:  Presiden Prabowo Subianto Menerima Penghargaan Darjah Kerabat Johor di Malaysia

“Dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh rekomendasi strategis dari Bandung tidak berhenti sebagai tumpukan dokumen administratif semata. “Karena perikanan yang maju bukan hanya tentang banyaknya ikan yang ditangkap hari ini, tetapi juga tentang tersedianya sumber daya ikan dan kehidupan nelayan yang lebih sejahtera pada masa mendatang,” pungkasnya.

sumber : KKP 

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini