Jakarta, PR Politik – Arwana super red asal Kalimantan Barat berhasil menembus pasar 14 negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut keberhasilan ekspor ikan hias unggulan ini tidak hanya memperkuat devisa, tetapi juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan bernilai tinggi secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menegaskan bahwa arwana super red adalah ikon ikan hias kebanggaan Indonesia yang memikat pasar dunia. “Permintaan internasional terus meningkat, terutama dari negara-negara Asia, dan kini mulai merambah pasar baru seperti Sri Lanka dan Suriname. Hal ini bukti pengakuan dunia atas kualitas budidaya arwana Indonesia,” ujar Koswara dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (3/10).
Data KKP menunjukkan pada tahun 2024, ekspor arwana formosus asal Kalimantan Barat mencapai 161.066 ekor. Sementara periode Januari–29 September 2025, tercatat 105.357 ekor arwana dikirim ke 14 negara, termasuk pasar baru di Asia Selatan dan Amerika Latin.
Koswara menambahkan, seluruh kegiatan ekspor arwana wajib mengikuti regulasi ketat baik nasional maupun internasional, mengingat statusnya sebagai ikan dilindungi penuh dan termasuk Appendiks I CITES.
“Pengawasan dilakukan ketat untuk memastikan kelestarian spesies,” jelasnya.
Keberhasilan ekspor ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat budidaya ikan hias dunia yang menjunjung prinsip keberlanjutan.
“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara konservasi dan ekonomi, sehingga arwana super red tetap lestari sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia di pasar global,” pungkas Koswara.
Ekspor arwana super red periode September 2025 dilepas langsung dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, bersamaan dengan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Siti Hediati Hariyadi (Titik Soeharto). Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis keberlanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
sumber : KKP RI
