Jakarta, PR Politik – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin), Handi Risza, mencermati secara mendalam draf pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada 20 Mei 2026. Menurutnya, pemaparan kepala negara tersebut memperlihatkan ikhtiar kuat pemerintah dalam membangun narasi optimisme bagi masa depan perekonomian nasional.
“Presiden juga menegaskan komitmen penuh untuk mengembalikan sistem ekonomi Indonesia ke tatanan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini memberikan sinyal yang kuat bahwa Presiden memahami ekonomi bukan sekadar urusan teknokratik, tetapi arena politik kebangsaan yang harus diarahkan,” ujarnya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (22/5).
Handi menambahkan bahwa jajaran internal PKS menyambut positif indikator makro yang dipasang oleh pemerintah untuk beberapa tahun anggaran ke depan.
“Kita menyambut baik target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029, dengan defisit APBN dijaga 1,8–2,4 persen PDB. Pemerintah juga menargetkan kemiskinan turun ke 6–6,5 persen dan pengangguran ke 4,3–4,87 persen. Semua target tersebut mencerminkan keinginan kuat dari Pemerintah untuk bekerja keras mencapai target tersebut,” urai ekonom dari Universitas Paramadina tersebut.
Kendati mendukung penuh target jangka pendek dan menengah tahun 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo, Handi mengingatkan agar draf visi politik tersebut lekas diselaraskan dengan reformasi kebijakan yang konkret dan implementatif di lapangan agar tidak mandek menjadi konsep di atas kertas.
Secara terperinci, Wakil Rektor Universitas Paramadina ini mengurai lima catatan strategis yang wajib diantisipasi oleh jajaran kabinet:
-
Pertama, Realisme Target Pertumbuhan: Patokan angka 5,8–6,5 persen dinilai sangat ambisius di tengah kepungan depresi pasar global dan pelemahan daya beli domestik. Hal ini pararel dengan proyeksi pemerintah yang menempatkan mata uang rupiah pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS. Menurut Handi, draf angka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah mengakui adanya tekanan eksternal yang serius, sehingga diperlukan formula bauran kebijakan yang kuat demi menjaga stabilitas nilai tukar.
-
Kedua, Diversifikasi Motor Pertumbuhan: Struktur ekonomi Indonesia dinilai masih terlalu bergantung pada konsumsi rumah tangga serta ekspor komoditas mentah. PKS mengingatkan bahwa gaung hilirisasi tanpa cetak biru industrialisasi yang jernih berisiko menjebak Indonesia pada lingkaran ekonomi ekstraktif. Pemerintah didorong memperkuat kebijakan industri yang berbasis pada pemanfaatan komponen sumber daya lokal untuk menciptakan basis manufaktur berteknologi tinggi.
-
Ketiga, Sempitnya Ruang Fiskal: Terdapat ketidakseimbangan antara ekspansi program prioritas dengan kapasitas tangki fiskal negara. Pemerintah mematok belanja negara hingga 14,8 persen dari PDB, namun pendapatan negara diproyeksikan hanya mampu menyentuh angka 11,82–12,4 persen dari PDB.
“Artinya, ruang fiskal tetap sempit dan ketergantungan pada utang masih tinggi. Tanpa reformasi perpajakan yang serius dan perbaikan tax ratio, disiplin fiskal akan sulit dijaga secara berkelanjutan. Kita mendukung keberlanjutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses Pembangunan,” serunya.
-
Keempat, Distribusi Kue Ekonomi: Langkah Presiden Prabowo dalam memprioritaskan ekonomi kerakyatan dinilai belum cukup tajam dalam mengurai benang kusut ketimpangan sosial, meski rasio gini ditargetkan melorot ke level 0,362–0,367.
“Kita masih ada pekerjaan rumah untuk melakukan distribusi hasil pertumbuhan agar kue ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh Masyarakat. Selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok besar dan oligopolistik, pertumbuhan tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan turunan yang lebih terasa bagi perekonomian masyarakat menengah bawah,” katanya membedah struktur pasar.
-
Kelima, Efisiensi Anggaran dan Angka ICOR: Catatan pamungkas PKS menyoroti hilangnya jaminan kualitas belanja (spending quality) di tengah gempuran ekspansi fiskal. Pemerintah dinilai belum menjawab persoalan sistemik terkait inefisiensi, kebocoran anggaran, serta rendahnya dampak rambatan (multiplier effect) yang telegrafis terekam dalam tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) nasional.
“Oleh sebab itu, kita berharap Presiden segera memperkuat Kembali reformasi tata kelola anggaran, peningkatan belanja hanya memperlebar defisit tanpa dampak signifikan ke sektor riil,” harapnya.
Menutup analisanya, DPP PKS memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto dalam penyerahan dokumen KEM-PPKF di parlemen. Kehadiran fisik tersebut memposisikan arah kebijakan fiskal sebagai draf agenda politik nasional yang sakral, bukan sekadar dokumen teknokratis tahunan.
Komitmen kepala negara terhadap kedaulatan pangan, penyediaan lapangan kerja sektor formal, serta jaring perlindungan sosial membuktikan adanya kesadaran penuh bahwa legitimasi pemerintahan ke depan bertumpu pada kesejahteraan ekonomi rakyat di akar rumput.
“Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa APBN benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi: memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi ketimpangan. Jika tidak, target besar dalam KEM-PPKF hanya akan menjadi angka makro yang indah di atas kertas, tetapi lemah dalam dampak nyata bagi rakyat. Kita tunggu tindaklanjutnya dalam Pidato Presiden tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada tanggal 16 Agustus 2026 nanti,” pungkasnya.
sumber : PKS
