Jakarta, PR Politik – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mengawal transformasi ekonomi nasional yang berbasis pada pengetahuan dan inovasi melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) perancangan Jakarta Education and Innovation Center di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/7), Suahasil menyampaikan bahwa APBN tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen fiskal defensif, melainkan bertindak sebagai katalisator utama dalam peremajaan kota berbasis sains.
Melalui inisiatif pusat inovasi ini, Jakarta dinilai memiliki kompas baru untuk memposisikan diri sebagai episentrum pendidikan global.
“Indonesia perlu beralih dari yang sebelumnya mengandalkan perspiration (kerja keras fisik) menuju innovation (inovasi). Pemerintah membutuhkan pengetahuan yang diciptakan oleh universitas, LSM, lembaga riset, hingga institusi multidimensi untuk menjembatani hasil riset menjadi kebijakan publik (research-based policy making),” ujarnya.
Ia memaparkan rekam jejak jangka panjang Pemerintah Pusat dalam memperkuat sektor pendidikan dan riset melalui mandat konstitusi, yakni pemenuhan alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang konsisten dijalankan sejak tahun 2009 hingga tahun 2026. Nilai akumulatif belanja pendidikan tersebut kini telah menembus Rp7.667,3 triliun.
Dari porsi anggaran tersebut, pemerintah sukses memupuk Dana Abadi Pendidikan (Sovereign Fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan total kapitalisasi saat ini bertengger di angka kisaran Rp195 triliun.
Guna mendobrak hambatan masih rendahnya belanja Riset dan Pengembangan (Research and Development/R&D) di tanah air, pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal agresif berupa insentif Super Tax Deduction. Kebijakan ini memungkinkan korporasi mengklaim pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari total biaya operasional R&D yang diinvestasikan di Indonesia, baik eksekusi mandiri maupun lewat kemitraan dengan lembaga riset.
Mengenai realisasi Jakarta Education and Innovation Center, Suahasil mendesak adanya pembagian peran yang solid antara otoritas pusat dan daerah. Pemerintah pusat akan menyokong dari aspek program dan formulasi kebijakan (software), sedangkan Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab menyediakan lahan, tata ruang, dan infrastruktur fisik (space and building).
Ia juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi makro melalui strategi aglomerasi pendidikan, yakni mengintegrasikan berbagai universitas papan atas dan pusat riset ke dalam satu kawasan terpadu di Jakarta. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak daya saing investasi daerah sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional.
“Ini adalah wujud Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan berkontribusi bagi dunia,” pungkasnya menutup arahannya.
sumber : Kemenkeu RI
