Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai NasDem DPR RI menegaskan komitmennya mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia, menyusul tingginya beban kasus yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus TBC terbesar kedua di dunia.
Penegasan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Bersama Berantas TBC: Menuju Indonesia Bebas TBC 2030” yang digelar Fraksi NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani, menekankan bahwa situasi TBC di Indonesia telah memasuki fase yang membutuhkan langkah intervensi lebih cepat dan lebih serius dari pemerintah.
“Alhamdulillah hari ini kita di Fraksi Partai NasDem mengadakan FGD tentang eliminasi tuberkulosis yang memang saat ini di dunia kita itu nomor dua, di bawah India, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang TBC-nya sangat tinggi. Dan tentu ini harus segera dilakukan intervensi oleh pemerintah,” tegas Irma.
Ia menambahkan, penyebaran TBC yang belum terkendali menimbulkan dampak luas bagi kesehatan masyarakat serta kondisi sosial ekonomi. Karena itu, forum diskusi ini digelar untuk menghimpun masukan lintas pihak agar dapat menjadi rekomendasi komprehensif bagi pemerintah.
“Untuk itu kita melakukan FGD agar masukan dari semua pihak bisa kita tampung dan kita sampaikan kepada pemerintah,” ujarnya.
Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, turut hadir dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberantasan TBC menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang tadi Ibu Irma katakan, kita hari ini 10 persen kasus TB di dunia ada di Indonesia. Jadi pemerintah concern. Dalam program pemerintah, salah satunya adalah pemberantasan TBC secara maksimal,” kata Benjamin.
Benjamin menjelaskan bahwa capaian penemuan kasus memang meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. Namun masih ada jutaan warga yang berisiko tertular akibat kasus yang belum terdeteksi maupun belum mendapatkan pengobatan.
“Sekarang baru 65 persen notifikasi kasus di Jakarta. Artinya, 35 persen kasus TBC enggak diobatin, dan itu ada di sekitar kita. Selama belum ditemukan 100 persen, selama TBC masih ada ya pasti menular,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa upaya eliminasi TBC tidak dapat hanya bergantung pada sektor kesehatan. Pemerintah melibatkan 31 kementerian dan lembaga untuk memastikan penanganan berlangsung secara menyeluruh, mulai dari aspek gizi, lingkungan permukiman, hingga layanan kesehatan.
Benjamin juga menyoroti pentingnya edukasi publik agar masyarakat lebih berani melakukan pemeriksaan sedini mungkin. “Tujuan kami nomor satu adalah mengedukasi masyarakat. Nggak usah takut, ada obatnya gratis dari pemerintah,” ujarnya.
Ia menyebut hingga 27 November 2027, baru 750.000 kasus TBC berhasil ditemukan, sementara sekitar 300.000 kasus lainnya masih harus dikejar hingga akhir tahun. “Selama masih ada orang sakit yang tidak diobati dan berkeliaran, maka TB di Indonesia nggak pernah berakhir,” tegas Benjamin.
FGD tersebut juga menghadirkan berbagai ahli lintas sektor, mulai dari Kementerian Kesehatan, BPOM, WHO Indonesia, akademisi Fakultas Kedokteran UI, hingga dokter spesialis paru, sebagai bentuk penguatan kolaborasi menuju target Indonesia Bebas TBC 2030.
