PR Politik – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana janji politik diterjemahkan menjadi kebijakan dan perubahan nyata bagi masyarakat. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo membawa sejumlah agenda besar, mulai dari peningkatan kualitas gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial.
Namun, perjalanan pemerintahan tersebut juga diwarnai sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa di antaranya justru berkaitan dengan program unggulan Presiden dan pihak-pihak yang berada di lingkungan kekuasaan.
Program MBG menghadapi perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN). Di tengah berbagai bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan, pengadaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terseret perkara korupsi.
Persoalan lain muncul dari dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti sebagai Wakil Presiden kembali memunculkan perdebatan mengenai proses pencalonan dan legitimasi politik.
Keempat peristiwa tersebut memiliki karakter, aktor, dan proses hukum yang berbeda. Karena itu, tidak tepat jika seluruhnya dianggap sebagai satu rangkaian konspirasi atau bukti bahwa seluruh pemerintahan bermasalah. Namun, ada pola yang patut dicermati: persoalan tidak hanya muncul di pinggiran pemerintahan, tetapi juga menyentuh program prioritas dan lingkungan kekuasaan yang memiliki kedekatan dengan Presiden.
Dalam perspektif komunikasi politik, rangkaian peristiwa tersebut menghadirkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar pemberitaan negatif. Ada potensi krisis reputasi yang berkembang menjadi persoalan legitimasi dan kepercayaan publik.
Pertanyaannya, bagaimana pemerintahan Prabowo mengelola situasi ini? Apakah cukup dengan klarifikasi, pengendalian pemberitaan, dan komunikasi yang menonjolkan keberhasilan program? Ataukah diperlukan pembenahan lebih mendasar terhadap tata kelola, integritas pejabat, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat?
Political Public Relations dan Legitimasi Kekuasaan
Dalam kajian Political Public Relations, komunikasi politik tidak cukup dipahami sebagai aktivitas membangun citra, mengelola pemberitaan, atau menyampaikan keberhasilan pemerintah. Komunikasi merupakan bagian dari proses pengelolaan hubungan antara aktor politik dan publik, termasuk bagaimana kekuasaan membangun kepercayaan serta mempertahankan legitimasi.
Jesper Strömbäck dari Mid Sweden University dan Spiro Kiousis dari University of Florida, dalam buku Political Public Relations: Principles and Applications (2011), mendefinisikan PR politik sebagai proses manajemen yang dilakukan aktor politik melalui komunikasi dan tindakan untuk membangun serta mempertahankan hubungan dan reputasi dengan publik strategis.
Ada satu hal penting dari pemikiran tersebut: komunikasi dan tindakan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan.
Artinya, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya pesan positif yang disampaikan, luasnya jangkauan media, atau tingginya popularitas Presiden. Komunikasi harus memiliki landasan berupa perilaku politik dan kinerja institusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah tantangan pemerintahan Prabowo. Ketika program prioritas dan orang-orang di lingkungan kekuasaan menghadapi persoalan integritas, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa setiap kasus merupakan tanggung jawab individu. Presiden tetap memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban berjalan.
Persoalan tersebut berkaitan dengan konsep political legitimacy. Jesper Falkheimer dari Lund University, dalam kajian Legitimacy Strategies and Crisis Communication (2021) yang diterbitkan Oxford Research Encyclopedia of Politics, menjelaskan hubungan erat antara komunikasi krisis dan legitimasi. Krisis dapat menguji penerimaan masyarakat terhadap kewenangan dan hak suatu institusi untuk memerintah.
Dengan kata lain, legitimasi tidak hanya diperoleh melalui prosedur formal atau kemenangan dalam pemilu. Legitimasi juga dipelihara melalui perilaku institusi, kualitas pengambilan keputusan, integritas pejabat, dan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan kewenangannya.
Pemerintahan yang memiliki legitimasi elektoral tetap membutuhkan legitimasi kinerja dan legitimasi moral dalam menjalankan kekuasaan.
Krisis Satu Institusi Dapat Menular ke Institusi Lain
Salah satu konsep yang relevan untuk membaca situasi ini adalah reputational spillover, yaitu meluasnya dampak reputasi dari satu entitas kepada entitas lain yang memiliki keterkaitan atau asosiasi dengannya.
Shari R. Veil dari University of Nebraska-Lincoln dan Lindsay L. Dillingham dari Lipscomb University, dalam bab Reputational Interdependence and Spillover: Exploring the Contextual Challenges of Spillover Crisis (2020), menjelaskan bahwa krisis pada satu organisasi dapat menciptakan kekhawatiran, ketidakpastian, dan persepsi kerugian terhadap organisasi lain yang memiliki hubungan dengannya.















