Masalah Datang dari Program Prioritas dan Lingkaran Kekuasaan Presiden

Picture of Heryadi Silvianto

Heryadi Silvianto

Akademisi, Praktisi Komunikasi dan Founder PR Politik

i
Tulisan dalam rubrik Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi PR Politik.
Program Prioritas
Cover: ilustrasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto

Sementara itu, Olga Eisele dalam penelitian How Do Executives Communicate About Crises? A Framework for Comparative Analysis mengembangkan kerangka untuk menilai komunikasi krisis eksekutif melalui empat dimensi: aksesibilitas informasi, kemampuan meredakan kekhawatiran publik, akomodasi terhadap kepentingan masyarakat, dan keselarasan komunikasi para pengelola krisis.

Keempat dimensi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi komunikasi pemerintahan Prabowo.

Pertama, apakah pemerintah menyediakan informasi yang mudah diakses dan dapat diverifikasi? Kedua, apakah komunikasi pemerintah mampu menjawab kecemasan masyarakat? Ketiga, apakah pemerintah bersedia mendengarkan kritik dan mengakomodasi kepentingan publik? Keempat, apakah terdapat konsistensi komunikasi di antara kementerian dan lembaga?

Persoalannya bukan seberapa sering pejabat memberikan pernyataan, melainkan apakah informasi yang disampaikan mampu menjawab kebutuhan publik dan disertai tindakan nyata.

OECD dalam Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 juga menempatkan integritas, keterbukaan, keandalan, responsivitas, dan keadilan sebagai faktor penting yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa transparansi bukan sekadar instrumen komunikasi. Transparansi merupakan bagian dari tata kelola yang memungkinkan publik mengawasi kekuasaan.

Dengan demikian, membangun kepercayaan publik membutuhkan lebih dari sekadar narasi positif. Pemerintah harus memastikan perilaku dan kinerja institusinya sejalan dengan pesan yang disampaikan.

Tiga Tahun Berikutnya Menjadi Ujian Kepercayaan

Setelah dua tahun pemerintahan berjalan, Prabowo membutuhkan evaluasi yang lebih mendasar. Persoalannya bukan hanya bagaimana merespons berbagai krisis yang telah terjadi, melainkan bagaimana memastikan persoalan serupa tidak terus berulang.

Setidaknya ada empat agenda yang perlu diperhatikan.

Pertama, evaluasi integritas dan tata kelola pejabat strategis. Penempatan pejabat tidak cukup didasarkan pada pertimbangan politik, kedekatan, atau akomodasi koalisi. Kapasitas, rekam jejak, integritas, dan kemampuan mengelola kepentingan publik harus menjadi pertimbangan utama.

Baca Juga:  Navigasi Demokrasi di Ruang Siber: Memenangkan Pertempuran Persepsi

Kedua, memperkuat pengawasan terhadap program prioritas Presiden. MBG dan program strategis lainnya harus memiliki mekanisme audit, transparansi pengadaan, pengawasan independen, serta kanal pengaduan masyarakat yang efektif. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan dampaknya.

Ketiga, membangun Reputation and Accountability Center di lingkungan pemerintahan. Pusat ini tidak sekadar berfungsi sebagai pusat pemantauan media atau pengelolaan pemberitaan. Fungsinya perlu mencakup pemetaan risiko reputasi, deteksi dini isu, koordinasi komunikasi lintas lembaga, analisis persepsi publik, serta evaluasi tindak lanjut kebijakan.

Pusat tersebut juga perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, ketidaksesuaian antara janji dan pelaksanaan kebijakan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik sebelum berkembang menjadi krisis.

Namun, pusat ini tidak boleh menjadi alat untuk mengendalikan pemberitaan atau membatasi kritik. Fungsinya justru memastikan pemerintah lebih terbuka terhadap informasi dan lebih cepat memperbaiki kesalahan.

Keempat, mengubah orientasi komunikasi pemerintah dari defensif menjadi dialogis dan akuntabel. Pemerintah perlu membuka ruang bagi kritik, menjelaskan persoalan secara jujur, dan menyampaikan perkembangan penyelesaian masalah. Komunikasi harus didasarkan pada data dan tindakan nyata, bukan sekadar narasi positif.

Dua tahun pemerintahan Prabowo memberikan pelajaran bahwa besarnya ambisi program tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaannya. Program unggulan membutuhkan tata kelola yang kuat, pejabat berintegritas, dan sistem pengawasan yang tidak bergantung pada kedekatan politik.

Prabowo perlu menjadikan tiga tahun berikutnya sebagai momentum pembenahan. Bukan sekadar mengganti pejabat atau menata ulang komposisi politik di sekitar kekuasaan, melainkan memperkuat sistem pemerintahan yang memastikan setiap pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban, setiap program diawasi secara transparan, dan setiap institusi bekerja berdasarkan hukum.

Baca Juga:  Bahasa Presiden dan Ujian Komunikasi Kekuasaan

Dalam perspektif Political Public Relations, reputasi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik dan kualitas tata kelolanya. Komunikasi yang baik tidak akan mampu menutupi tata kelola yang buruk dalam jangka panjang. Sebaliknya, tata kelola yang baik membutuhkan komunikasi terbuka agar masyarakat mengetahui, memahami, dan dapat mengawasinya.

Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya berapa banyak program yang diluncurkan, berapa besar anggaran yang dibelanjakan, atau seberapa kuat dukungan politik di parlemen. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah negara dikelola dengan integritas, apakah hukum berlaku bagi semua orang, dan apakah masyarakat masih memiliki alasan untuk mempercayai pemerintahnya.

Sebab, tantangan terbesar pemerintahan setelah dua tahun bukan sekadar bagaimana mempertahankan citra Presiden, melainkan bagaimana memastikan program-program utamanya tidak menjadi sumber masalah dan orang-orang terdekatnya tidak justru menjadi titik lemah pemerintahan.

 

Artikel ini telah tayang di kompas.com

Halaman:

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini