Sementara itu, Shoeb Mohammad dan Andrew Crane melalui Theorizing Reputational Spillovers (2015) mengembangkan kerangka untuk menjelaskan bagaimana dampak reputasi dapat meluas. Dua faktor penting yang mereka identifikasi adalah focality, yakni seberapa besar suatu peristiwa menjadi pusat perhatian, dan perceived relatedness, yaitu sejauh mana publik mempersepsikan keterkaitan antara entitas yang mengalami krisis dengan entitas lainnya.
Meskipun kedua kajian tersebut terutama membahas organisasi dan perusahaan, kerangka konseptualnya dapat digunakan untuk membaca keterkaitan reputasi dalam pemerintahan.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, hubungan tersebut menjadi penting karena program prioritas, lembaga negara, pejabat, dan kepemimpinan Presiden berada dalam satu ekosistem politik yang saling diasosiasikan oleh publik.
Ketika persoalan tata kelola muncul dalam program unggulan, dampaknya berpotensi meluas terhadap persepsi publik mengenai kepemimpinan Presiden. Ketika persoalan serupa muncul di lembaga negara lainnya, masyarakat dapat mulai menghubungkan berbagai peristiwa tersebut dengan kualitas pengawasan dan integritas pemerintahan secara keseluruhan.
Di sinilah reputasi menjadi saling bergantung. Reputasi satu institusi tidak sepenuhnya berdiri sendiri ketika institusi tersebut merupakan bagian dari pemerintahan yang sama.
Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep reputational interdependence sebagaimana dibahas Barnett dan Hoffman (2008) dalam Beyond Corporate Reputation: Managing Reputational Interdependence. Gagasan dasarnya adalah tindakan dan reputasi suatu entitas dapat memengaruhi entitas lain yang memiliki hubungan dengannya.
Bagi pemerintah, implikasinya cukup serius. Presiden tidak hanya perlu memperhatikan reputasi pribadi, tetapi juga reputasi program, kementerian, lembaga, dan pejabat yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Krisis yang semula bersifat sektoral berpotensi berkembang menjadi krisis reputasi pemerintahan secara keseluruhan.
Mengapa Komunikasi Defensif Tidak Cukup?
Dalam menghadapi krisis, pemerintah sering kali tergoda mengedepankan strategi komunikasi defensif. Penjelasan bahwa Presiden tidak mengetahui suatu persoalan, bahwa kasus merupakan tanggung jawab individu, atau bahwa proses hukum sedang berjalan memang dapat menjadi bagian dari respons. Namun, pendekatan tersebut tidak cukup apabila tidak disertai tindakan korektif.
William L. Benoit, akademisi komunikasi dari University of Missouri, melalui Image Repair Theory yang dipublikasikan dalam Public Relations Review (1997), menjelaskan sejumlah strategi untuk memperbaiki reputasi ketika menghadapi krisis. Strategi tersebut mencakup penyangkalan, pengurangan tanggung jawab, pengurangan dampak, tindakan korektif, dan permintaan maaf.
Kerangka Benoit membantu menjelaskan pilihan komunikasi yang dapat digunakan pemerintah. Namun, dalam konteks pemerintahan, strategi pemulihan citra harus disertai pertanggungjawaban substantif.
Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa persoalan merupakan kesalahan individu. Publik juga ingin mengetahui mengapa sistem pengawasan gagal, bagaimana penyimpangan dapat terjadi, siapa yang bertanggung jawab secara institusional, dan perubahan apa yang akan dilakukan.
Jika pemerintah terus-menerus menggunakan komunikasi untuk membela figur pemimpin, sementara persoalan struktural tidak diperbaiki, komunikasi justru berisiko memperbesar ketidakpercayaan.
Pemikiran ini sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan W. Timothy Coombs dari Eastern Illinois University. Dalam artikel Protecting Organization Reputations During a Crisis (2007) di Corporate Reputation Review, Coombs menjelaskan bahwa strategi komunikasi krisis perlu mempertimbangkan persepsi publik mengenai tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi.
Semakin besar tanggung jawab yang dilekatkan publik kepada suatu organisasi, semakin besar pula kebutuhan untuk menunjukkan tindakan korektif dan pertanggungjawaban.
Dalam pemerintahan, hal ini berarti Presiden tidak cukup hanya mengambil jarak dari persoalan yang muncul di bawah kepemimpinannya. Ada tanggung jawab politik untuk memperbaiki sistem yang memungkinkan persoalan tersebut terjadi.
Di sinilah perbedaan antara Political Public Relations dan sekadar political image management. PR politik yang substantif membangun hubungan dan legitimasi melalui tindakan, dialog, serta akuntabilitas. Sebaliknya, pengelolaan citra yang terlalu dominan berisiko berhenti pada upaya mempertahankan persepsi positif.
Kepercayaan Publik Tidak Dibangun dengan Narasi Positif
Kepercayaan terhadap pemerintah tidak lahir hanya karena pemerintah mampu menyampaikan pesan secara persuasif. Kepercayaan juga ditentukan oleh pengalaman masyarakat dalam melihat bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya.
Penelitian Maja Svenbro dan Misse Wester dari Lund University, Examining Legitimacy in Government Agencies’ Crisis Communication (2023), yang diterbitkan dalam International Journal of Strategic Communication, memperlihatkan pentingnya hubungan antara komunikasi krisis lembaga pemerintah, legitimasi, dan penerimaan publik.















