Jakarta, PR Politik – Kekuatan sebuah mesin partai politik tidak cukup hanya diukur dari tumpukan dokumen perencanaan yang megah di atas meja, melainkan sejauh mana gagasan tersebut dieksekusi menjadi kerja nyata di lapangan. Penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal dinilai menjadi syarat mutlak agar setiap program perjuangan memberikan dampak strategis bagi masyarakat.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, mengingatkan seluruh jajaran pengurus untuk meneguhkan tradisi kolektif agar soliditas struktur langsung berbuah pada capaian kinerja yang terukur.
“Rapat Kerja MPP PKS 2026 harus menjadi momentum untuk meneguhkan tradisi amal jama’i sebagai fondasi kerja organisasi. Semangat kolektif tersebut perlu diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas, komunikasi yang efektif, saling menguatkan, serta kesediaan untuk bertanggung jawab atas keberhasilan bersama. Sebab, organisasi yang kuat bukan hanya organisasi yang memiliki perencanaan hebat, melainkan organisasi yang mampu mengubah perencanaan menjadi kerja nyata, kerja nyata menjadi kinerja, dan kinerja menjadi kontribusi strategis bagi perjuangan partai. Dari tata kelola yang baik lahir organisasi yang kuat; dari soliditas dan amal jama’i tumbuh kinerja yang bermartabat dan berdampak,” tegasnya dalam arahannya.
Dalam Rapat Kerja MPP PKS yang berlangsung pada 9–10 November 2026 di Hotel Salak Heritage, Bogor, sebanyak 25 peserta dari unsur pimpinan, komisi, hingga kesekretariatan membedah kerangka Good Political Party Governance (GPPG). Melalui pendekatan ini, tata kelola organisasi MPP PKS dibangun sebagai siklus berkesinambungan yang mengikat perencanaan berbasis analisis lingkungan strategis, supervisi ketat, hingga evaluasi umpan balik.
“Terdapat empat agenda utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan (RKRAT) sesuai Renstra Partai, penyiapan Laporan Tahunan MPP, penuntasan program kerja tahun 2026, serta penguatan tata kerja dan kinerja MPP. Keempat agenda tersebut memiliki keterkaitan erat dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kinerja organisasi,” ujar Sekretaris MPP PKS, Baran Wirawan, dalam sambutannya.
Lebih jauh, penyusunan Laporan Program dan Kegiatan MPP Tahun 2026 tidak lagi diarahkan sebatas mendokumentasikan persentase serapan aktivitas secara kuantitatif. Setiap komisi dituntut membuktikan nilai tambah dan kontribusi spesifik sesuai indikator fungsinya, yang ditopang oleh integritas serta kolaborasi lintas bidang dalam satu kesatuan visi partai.
sumber : PKS
