Biak, PR Politik – Kesejahteraan nelayan terus menjadi prioritas utama dalam roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui akselerasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program strategis ini diintegrasikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari agenda Asta Cita guna memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kawasan KNMP bakal dilengkapi dengan sarana infrastruktur modern mulai dari dermaga, tempat pelelangan ikan, fasilitas cold storage, unit pengolahan, hingga pemukiman nelayan yang layak.
“Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita,” ujarnya dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara.
Sejak digulirkan pada 2025 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan sokongan APBN mencapai Rp1,1 triliun, pemerintah telah merealisasikan 100 lokasi KNMP di seluruh penjuru Tanah Air. Target jangka panjang memproyeksikan terbangunnya 5.000 KNMP secara terpadu hingga tahun 2029.
Bukti keberhasilan program ini terlihat di KNMP Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua, yang menjadi pilot project. Di lokasi tersebut, produktivitas tangkapan ikan melonjak hingga 121 persen yang secara langsung mendongkrak pendapatan rata-rata nelayan dari Rp6,06 juta menjadi Rp11,43 juta per bulan.
Keberhasilan serupa dialami para nelayan di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Bupati Sinjai Ratnawati Arif mengungkapkan keberadaan fasilitas pendingin dan pemasaran terpadu membantu diversifikasi produk turunan seperti pengolahan tuna loin berdaya saing tinggi.
“Program ini (KNMP) diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75 persen,” ujarnya.
Melalui konsistensi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, arahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mengubah kawasan pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
sumber : Kemensetneg
