Jakarta, PR Politik – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas Pejabat Publik PKS) bagi 1.536 legislator dan kepala daerah se-Indonesia di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Senin-Selasa (19-20/10).
Mengangkat tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, pembekalan akbar ini dirancang untuk mempertajam efektivitas kinerja kader PKS di ranah eksekutif maupun legislatif.
“Dua kata kuncinya: melayani dan inovatif. Kita ingin meminta, mendorong, dan menginstruksikan kepada seluruh pejabat publik, baik yang di legislatif di pusat, provinsi, di kabupaten/kota, maupun eksekutif untuk memiliki kepemimpinan yang melayani dan menghasilkan kebijakan yang inovatif,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa postur kepemimpinan yang turun langsung menyerap aspirasi warga sangat dibutuhkan untuk melahirkan terobosan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Sebagai wujud konkret inovasi kebijakan, Fraksi PKS DPR RI mengusulkan RUU Keadilan Iklim guna melindungi wilayah-wilayah yang rentan terhadap dampak bencana ekologis.
“Jadi, kita ingin agar kita punya sebuah aturan atau hukum yang memberikan rasa keadilan buat daerah-daerah yang sangat rentan dengan dampak dari krisis iklim,” jelas.
Di samping isu lingkungan, ia menambahkan bahwa PKS terus mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah, seperti pemanfaatan skema sukuk daerah untuk pembangunan di Sumatera Barat, guna memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Bimteknas Pejabat Publik PKS.
sumber : PKS
