Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan seluruh pejabat publik, terutama kepala daerah, untuk senantiasa menjunjung tinggi etika komunikasi pejabat publik dan berempati saat memberikan pernyataan terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Himbauan ini mengemuka merespons seloroh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang menuai gelombang kritik di jejaring media sosial.
Ia menekankan bahwa krisis karhutla merupakan bencana sosial-ekonomi yang merugikan warga, sehingga narasi pemimpin harus mampu memahami beban penderitaan masyarakat terdampak.
“Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla,” ujarnya dikutip dari media massa, Rabu (14/10/).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menerangkan bahwa kepungan asap karhutla mengancam kesehatan fisik hingga melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal. Dalam kondisi genting seperti itu, Ahmad Irawan menilai candaan yang tidak tempat justru mencederai perasaan warga yang sedang kesulitan.
Ia mengimbau para pimpinan daerah untuk menyalurkan optimisme dan kepastian penyelesaian bencana dibanding melontarkan gurauan yang dinilai kurang sensitif.
“Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam,” katanya.
Peringatan ini menjadi pelajaran krusial mengenai pentingnya menjaga etika komunikasi pejabat publik. Di tengah risiko ISPA dan dampak ekonomi yang meluas, masyarakat membutuhkan langkah konkret pemadaman serta komunikasi kepemimpinan yang menenangkan dan tepercaya.
sumber : Fraksi Golkar
