Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Kadafi, menegaskan bahwa penyerapan anggaran pendidikan Tahun Anggaran 2027 tidak boleh sekadar berorientasi pada besaran nominal alokasi. Ia meminta pemerintah memastikan setiap rupiah dana publik yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap penyelesaian masalah pendidikan di lapangan.
Hal tersebut ia tegaskan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
“Ketika kita berbicara mengenai anggaran, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang tersedia. Yang paling utama adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak pada pendidikan masyarakat,” ujarnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Lampung I ini merinci sejumlah skala prioritas yang wajib menjadi muara penggunaan anggaran, di antaranya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar, peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan akses bagi keluarga kurang mampu, rehabilitasi sarana-prasarana, hingga elevasi mutu pembelajaran.
Ia juga mendesak kementerian untuk melakukan evaluasi objektif terhadap efektivitas program-program baru seperti sekolah terintegrasi, Sekolah Garuda, dan Sekolah Rakyat.
“Program-program tersebut harus dievaluasi. Kita perlu melihat sejauh mana keberhasilannya dan sejauh mana manfaatnya, termasuk manfaat bagi sekolah-sekolah di sekitarnya,” tuturnya.
Ia memaparkan bahwa keberhasilan kebijakan anggaran pendidikan 2027 hendaknya diukur dari tiga indikator fundamental. Pertama, peningkatan kesejahteraan guru secara substantif. Kedua, kemudahan akses anak-anak bangsa dalam memperoleh pendidikan berkualitas yang berdampak pada masa depan mereka.
“Bukan hanya mereka sekolah, naik kelas, dan mendapatkan ijazah, tetapi mereka benar-benar memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mampu mempersiapkan masa depan mereka,” tegasnya.
Indikator ketiga adalah terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan secara inklusif di seluruh pelosok Nusantara. Ia mengingatkan bahwa momentum bonus demografi akan terbuang sia-sia apabila ketimpangan kualitas pendidikan antara kawasan perkotaan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) terus dibiarkan melebar.
“Jangan sampai anak-anak di kota memiliki kualitas pendidikan yang jauh lebih unggul dibandingkan anak-anak di daerah, terlebih mereka yang berada di wilayah 3T,” katanya.
Ia menyimpulkan bahwa pembahasan alokasi anggaran pendidikan 2027 harus menghasilkan kebijakan afirmatif yang memprioritaskan kelompok masyarakat rentan dan daerah terisolir.
“Menurut kami, yang paling penting adalah memastikan anggaran pendidikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, dan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKB
