Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, meminta pemerintah untuk serius menangani persoalan lonjakan angka pengangguran terdidik di tanah air. Desakan ini merespons data resmi Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah penganggur berlatar belakang sarjana (S1) telah menyentuh angka 1.033.182 orang.
Jumlah tersebut setara dengan 14,31 persen dari total akumulasi 7,22 juta penganggur di skala nasional. Menurut Zainul, fenomena mengkhawatirkan ini menjadi sinyal kuat adanya persoalan struktural yang mendasar dalam hubungan antara dunia pendidikan tinggi dan penyerapan pasar kerja.
“Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana,” ujar Zainul, Senin (10/8).
Ia menguraikan bahwa salah satu akar masalah utama dari tingginya angka tersebut adalah terjadinya ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara kompetensi para lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan riil industri serta dinamika pasar kerja modern.
Di samping itu, masifnya pertumbuhan jumlah lulusan sarjana setiap tahunnya belum diimbangi dengan akselerasi penciptaan lapangan kerja formal yang sepadan. Akibat ketimpangan ini, persaingan memperebutkan lowongan kerja yang terbatas di masyarakat menjadi semakin ketat dan tidak sehat.
“Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar,” paparnya.
Sebagai langkah solutif, ia menekankan pentingnya merekonstruksi dan memperkuat hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Kurikulum serta standarisasi kompetensi mahasiswa dinilai harus dirancang sedekat mungkin dengan kebutuhan operasional perusahaan agar masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan bisa dipangkas.
“Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja,” jelasnya.
Di sisi lain, legislator PKB ini juga meminta pemerintah agar memberikan stimulus berupa insentif khusus terhadap proyek-proyek pembangunan yang berbasis padat karya. Kebijakan ini dipandang sebagai instrumen taktis untuk memperluas lapangan kerja dalam skala besar secara instan.
“Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian krisis pengangguran sarjana ini tidak akan optimal jika hanya bertumpu pada kinerja sepihak pemerintah. Oleh karena itu, ia mendesak pembentukan sebuah forum bersama terintegrasi yang mempertemukan unsur pemerintah, otoritas perguruan tinggi, dan asosiasi dunia industri demi memformulasi kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.
sumber : Fraksi PKB
