Jakarta, PR Politik – Rencana pemerintah untuk memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai saluran penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai tidak menjadi masalah, selama penerapannya ditopang oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terperinci.
“Pada prinsipnya, saya tidak mempermasalahkan apabila penyaluran bantuan sosial nantinya dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih, selama tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7).
Legislator dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten/Kota Probolinggo dan Pasuruan) tersebut menggarisbawahi pentingnya penyusunan petunjuk teknis yang rinci serta mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat di lapangan.
“Mekanisme penyaluran harus menjamin bansos tersebut diterima tepat sasaran, tepat waktu, serta tetap transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Dini juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat maupun para pengelola koperasi. Langkah ini dinilai krusial agar proses transisi mekanisme penyaluran tidak memicu kerancuan informasi yang dapat merugikan warga penerima manfaat.
“Jangan sampai perubahan mekanisme penyaluran bansos justru menyulitkan masyarakat yang selama ini bergantung pada bantuan sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa muara utama dari kebijakan ini adalah kemudahan akses bagi warga untuk mendapatkan haknya secara cepat, aman, dan tanpa beban biaya tambahan.
“Pada akhirnya, apa pun wadah distribusinya, yang terpenting adalah masyarakat tetap mendapatkan haknya dengan mudah, cepat, dan tanpa pungutan apa pun,” pungkasnya.
Saat ini, pemerintah tengah mematangkan kajian mengenai posisi KDKMP sebagai kantor tunggal penyaluran bansos di tingkat desa dan kelurahan. Skema ini berpotensi difungsikan sebagai titik pencairan bantuan tunai seperti PKH dan BPNT melalui penyediaan gerai resmi bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di setiap unit koperasi.
sumber : Fraksi Nasdem
