Jakarta, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan investasi krusial untuk menjamin keberhasilan agenda ekonomi biru. Melalui Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), KKP menyelenggarakan Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan di Jakarta guna menyelaraskan kolaborasi pelatihan dengan standar global.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menyatakan bahwa pembangunan sektor ini tidak boleh hanya terpaku pada bantuan fisik, melainkan harus menyentuh kapasitas manusianya agar adaptif terhadap perubahan iklim.
“Pembangunan sektor KP tidak bisa hanya delivering program fisik. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya,” tegasnya dalam keterangannya, Kamis (28/1).
Dalam lima tahun terakhir, kolaborasi dengan mitra pembangunan telah melatih 10.765 peserta di seluruh Indonesia. Seluruh kurikulum pelatihan kini telah diintegrasikan ke dalam Learning Management System (LMS) E-Milea untuk memastikan standardisasi materi di seluruh wilayah.
Nyoman menekankan bahwa pelatihan saja tidak cukup; ke depan, fokus akan beralih pada sertifikasi yang memiliki pengakuan internasional demi kredibilitas SDM Indonesia.
“Pelatihan merupakan langkah yang penting. Kedepan, kita harus melangkah ke sertifikasi kompetensi yang diakui, bahkan secara internasional, agar SDM kita benar-benar siap dan kredibel,” ujarnya.
Pertemuan ini menghasilkan 36 modul pelatihan baru yang mencakup pengelolaan kawasan konservasi, pemantauan pencemaran pesisir, hingga metode perikanan berbasis ekosistem. Mitra strategis seperti EDF Indonesia dan RARE Indonesia memberikan kontribusi dalam penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perubahan perilaku masyarakat.
“Penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui kolaborasi dengan KKP, kami berharap pelatihan yang dikembangkan dapat memperkuat kebijakan berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat perikanan,” jelasnya.
Dampak nyata dirasakan oleh Nasrun, seorang nelayan dari Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku mendapatkan literasi keuangan dan teknik penangkapan ramah lingkungan sejak mengikuti pelatihan pada 2023.
Sebagai penutup, KKP bersama delapan lembaga lainnya, termasuk WWF Indonesia dan YKAN, menandatangani Komitmen Bersama Pengembangan Kapasitas SDM 2026. Langkah ini diikuti dengan implementasi langsung berupa pelatihan Framework for Integrated Stock and Habitat Evaluation (FISHE).
“Ekonomi biru bukan sekadar jargon, melainkan jalan masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas SDM kelautan dan perikanan,” pungkasnya.
sumber : KKP RI
