Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan tiga hal fundamental yang mendorong perubahan UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, yaitu persoalan dikotomi buku, ekosistem perbukuan, dan komitmen literasi.
Selama ini, kata Willy, terdapat dikotomi antara buku diktat sekolah dan buku umum. Kondisi tersebut membuat hanya buku diktat sekolah yang mendapatkan perhatian berupa subsidi dari negara.
“Buku umum tidak dapat perhatian. Perubahan UU Sistem Perbukuan ini agar tidak ada dikotomi. Semua buku adalah materi pembelajaran dan sumber ilmu pengetahuan, sehingga perhatian pemerintah bisa luas dan komprehensif,” jelas Willy, Minggu (28/9/2025).
Lebih lanjut, Willy menekankan perlunya perbaikan ekosistem perbukuan di Indonesia. Ia menyoroti ketidakadilan dalam pembagian fee penulis yang masih kecil, serta tingginya beban pajak pada sektor perbukuan, yakni pajak buku sebesar 11%, pajak kertas 22%, dan beberapa pajak lainnya.
“Ekosistem perbukuan kita tidak sehat. Di India buku itu kertasnya jelek saja, tapi semua penerbit dunia buka cabang di sana. Di sini harga buku Rp300 ribu, di sana hanya Rp30 ribu. Jadi perlu ada subsidi, afirmasi, subsidi kebijakan kertas, kebijakan fee penulis, pendistribusian,” tandasnya.
Willy juga menekankan pentingnya komitmen literasi dalam perubahan UU Sistem Perbukuan. Menurutnya, meski angka melek huruf di Indonesia telah mencapai 96%, tingkat literasi masyarakat masih sangat rendah.
“Komitmen literasi. Buku bukan hanya kumpulan teks, buku adalah jendela dunia. Perintah langit pertama itu baca, iqra. Artinya, literasi critical thinking. Itu dalam agama, tidak boleh membabi buta,” tegasnya.
Dengan alasan-alasan tersebut, Willy mendorong agar perubahan UU Sistem Perbukuan dilakukan secara fundamental.
“Buku adalah instrumen memeriksa masa lalu, membaca keadaan sekarang, dan meneropong masa depan,” jelas Willy.
Sumber: nasdemdprri.id
