Baghdad, PR Politik – Wakil Menteri Luar Negeri RI Wamenlu Anis Matta menyerukan pentingnya agenda reformasi mekanisme perdamaian OKI demi meredam rentetan sengketa serta memperkuat kapasitas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menjaga stabilitas kawasan.
Seruan tersebut ia tegaskan saat menyampaikan pernyataan resmi Indonesia pada Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM) OKI ke-52 di Baghdad, Irak, Sabtu (17/10).
“OKI perlu memiliki mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara anggotanya. Indonesia dapat menjadi oasis perdamaian bagi negara-negara anggota OKI,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa pembenahan kelembagaan OKI harus diawali dengan penyusunan visi integrasi komprehensif yang menghubungkan potensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta ditopang oleh peta jalan penyelesaian konflik secara damai.
Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas tertinggi OKI. Ia mendesak negara-negara anggota untuk memanifestasikan dukungan politik ke dalam aksi nyata di bidang hukum, diplomatik, hingga bantuan kemanusiaan.
“Palestina akan tetap menjadi prioritas utama OKI. OKI harus lebih operasional dalam menyatukan upaya politik, diplomatik, hukum, dan kemanusiaan untuk mendukung Palestina,” tegasnya.
Dalam ajang diplomasi tersebut, Indonesia turut mendorong penyhentian perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat, penambahan pasokan bantuan bagi warga Palestina, serta menolak pemindahan kantor kedutaan asing ke Al-Quds Al-Sharif.
Di sela-sela KTT, ia mengintensifkan serangkaian pertemuan bilateral dengan Sekjen D-8 Sohail Mahmood, Menlu Gambia Sering Modou Njie, perwakilan MNLF Abdulkarim Tan Misuari, Menlu Yaman Afrah Abdulaziz Al-Zouba, hingga pejabat tinggi Pemerintah Irak guna memantapkan hubungan bilateral dan investasi energi.
Rangkaian gerak diplomasi ini membuktikan konsistensi Indonesia untuk mengawal reformasi mekanisme perdamaian OKI agar mampu menghasilkan kebermanfaatan nyata bagi dunia Islam.
sumber : Kemlu
