Jakarta, PR Politik – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memetakan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nasional jenis bensin (gasoline) mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Untuk mendukung implementasi program bauran bioetanol E20, pemerintah membutuhkan pasokan sedikitnya 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional. Langkah taktis ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memangkas ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter, namun begitu kilang Balikpapan kita resmikan di bulan Januari 2026 bertambah produksinya 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter,” ujarnya dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Sabtu (27/6).
Meski tambahan kapasitas produksi dari Kilang Balikpapan andal menekan defisit pasokan, pemerintah tercatat masih harus memenuhi kekurangan bensin sekitar 20 juta KL per tahun dari luar negeri. Guna menutup celah tersebut, Program E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol disiapkan sebagai instrumen utama substitusi impor.
Menurutnya, arsitektur kebijakan ini dirancang dengan mengacu pada rekam jejak keberhasilan program biodiesel berbasis minyak kelapa sawit yang sukses berkembang dari bauran B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa kini direplikasi ke sektor bensin dengan memacu hilirisasi industri bioetanol domestik.
“Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan 4 juta KL etanol tersebut akan disuplai dari komoditas pertanian rakyat, spesifik memanfaatkan tanaman tebu, singkong, dan jagung. Dalam skema ini, negara melalui pemerintah berkomitmen hadir sebagai pembeli utama (off-taker) guna menjamin penyerapan hasil panen dan memberikan kepastian pasar bagi petani serta pelaku usaha hulu.
Selain memitigasi kebocoran devisa akibat impor bensin, implementasi Program E20 diproyeksikan memberikan stimulus nilai tambah ekonomi yang masif bagi sektor agraria dan industri bioenergi nasional. Kebijakan hibrida ini sekaligus dipasang sebagai pilar strategis dalam mempercepat pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission/NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal.
sumber : ESDM RI
