Komisi VIII DPR HM Husni Imbau Jemaah Umrah Waspadai Konflik Timur Tengah

Konflik Timur Tengah

Jakarta, PR Politik – Kapoksi Gerindra Komisi VIII DPR RI, H.M. Husni, mengimbau calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan jemaah umrah menyusul eskalasi ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Ia menekankan pentingnya memantau informasi resmi dari pemerintah sebelum menentukan rencana keberangkatan ke Tanah Suci.

Hal tersebut ia sampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2026). Menurutnya, situasi keamanan regional dapat memengaruhi kelancaran penerbangan internasional menuju Arab Saudi.

“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujarnya.

Kapoksi Gerindra Komisi VIII DPR RI tersebut menjelaskan bahwa penerbangan ibadah umrah dari Indonesia umumnya bertumpu pada pintu masuk Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan bandara di Madinah. Oleh karena itu, perkembangan situasi harus terus dipantau demi keselamatan warga.

Imbauan ini disampaikan menyusul insiden serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada Sabtu (10/10/2026) dan Minggu (11/10). Kendati Makkah dan Madinah berjarak relatif jauh dari lokasi serangan, potensi meluasnya konflik tetap perlu diantisipasi guna menjaga kewaspadaan jemaah umrah.

“Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” kata Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara tersebut.

“Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ujarnya.

sumber : Fraksi Gerindra

Baca Juga:  Bambang Patijaya: Percepatan Izin Pertambangan Rakyat Jadi Langkah Konkret Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat