Manokwari, PR Politik — Ketua Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan pentingnya percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah Papua Barat sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dijalankan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan tetap berpihak pada masyarakat asli Papua.
Pernyataan ini disampaikan Bambang saat memimpin kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, pada Senin (27/10/2025). Ia menekankan bahwa secara regulatif, kegiatan penambangan rakyat dapat dilakukan melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis perlu diperkuat agar izin dapat segera diterbitkan.
“Satu solusi bahwa sebetulnya itu enggak ada masalah, karena dimungkinkan regulasinya terkait dengan WPR. Jadi terkait dengan Izin Pertambangan Rakyat ini segera bisa dikeluarkan sepanjang memang koordinasinya intens. Tadi saya sudah bisik-bisik kepada Pak Gubernur agar Kepala Dinas ESDM Provinsi (Papua Barat) segera berkoordinasi bagaimana teknis langkah-langkahnya,” jelas Bambang kepada wartawan usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa aspek teknis seperti perizinan lingkungan harus diatur dengan cermat agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh, Bambang mengingatkan agar pelaksanaan penambangan di lapangan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua.
“Yang paling penting, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Gakkum, jangan sampai setelah izin keluar justru yang bekerja bukan masyarakat Papua. Kita harus saling menjaga agar tujuan utama dari WPR ini tercapai, yakni untuk kesejahteraan masyarakat setempat,” tegasnya.
Bambang Patijaya juga memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal implementasi regulasi terkait pertambangan rakyat agar berjalan sesuai dengan semangat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Papua Barat.
“Kami di DPR datang ke sini untuk mendukung. Kami ingin regulasi yang sudah ada segera dijalankan dan jangan ragu-ragu. Kami akan mengawasi agar masyarakat betul-betul dapat menikmati hasilnya,” pungkas Bambang.
