Jakarta, PR Politik (11/12) – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan HAM di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang termarjinalkan yang selama ini sering terabaikan.
“Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua individu di negara ini memiliki hak asasi yang sama. Menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Selasa (10/12/2024).
Hari Hak Asasi Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini menandai peringatan ke-76 sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948.
Puan menegaskan bahwa HAM adalah fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan. “Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” tuturnya.
“HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” lanjut Puan.
Baca Juga: BKSAP DPR RI Tekankan Pentingnya Pengembangan Energi Hijau di Asia
Mantan Menko PMK ini juga menyoroti keberadaan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Puan menilai, Kementerian HAM menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia.
“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.
Puan menyebutkan masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemenuhan HAM, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak tertinggal.
“Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, Puan Maharani menekankan bahwa kelompok termarjinalkan sering kali terpinggirkan dari kebijakan publik, padahal pemenuhan HAM seharusnya mencakup semua lapisan masyarakat.
“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Baca Juga: Daniel Johan Soroti Pentingnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk Kelestarian Lingkungan
Puan menegaskan bahwa masyarakat marjinal tidak boleh hanya menjadi objek belas kasihan, tetapi harus menjadi subjek pembangunan. Puan mengingatkan bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi hak semua lapisan masyarakat.
“Setiap anak bangsa berhak untuk bermimpi dan meraih cita-citanya. Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” tegas Puan.
Sumber: dpr.go.id
