Jakarta, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) resmi menjalin kolaborasi strategis untuk memperluas akses kesempatan kerja serta mengakselerasi peningkatan kompetensi para pencari kerja nasional. Sinergi ini ditujukan untuk menyelaraskan (link and match) antara kualifikasi tenaga kerja dengan dinamika kebutuhan sektor industri.
Kemitraan tersebut ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Direktur PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), Sadmiadi, di Jakarta, Selasa (1/9).
Cris menyampaikan bahwa kerja sama terpadu antara pemerintah dan pihak swasta sangat vital agar proses penempatan tenaga kerja berjalan lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin kerja sama ini tidak berhenti pada proses rekrutmen, tetapi juga memastikan pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, ada titik temu antara kebutuhan perusahaan dan kesiapan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia mengapresiasi tingginya respons publik terhadap kolaborasi berkelanjutan antara PKSS dan Pusat Pasar Kerja (Pasker) Kemnaker, khususnya dalam penyelenggaraan sesi walking interview secara berkala.
“Antusiasme masyarakat dalam setiap kegiatan walking interview menunjukkan bahwa pencari kerja membutuhkan akses terhadap informasi dan proses rekrutmen yang jelas. Ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan pasar kerja yang difasilitasi pemerintah bersama mitra dunia usaha,” katanya.
Guna menjaga kepercayaan publik, ia menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh tahapan seleksi. Ia mengimbau masyarakat agar mewaspadai berbagai modus penipuan rekrutmen yang mencatut nama pejabat maupun instansi Kemnaker dengan meminta imbalan uang.
“Kalau ada pihak yang mengatasnamakan Kemnaker kemudian meminta sejumlah uang dalam proses rekrutmen atau pemagangan, masyarakat harus waspada. Proses resmi tidak meminta imbalan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Di samping mempermudah akses lowongan kerja, kemitraan ini dirancang untuk mengatasi jurang perbedaan keterampilan (skills gap). Bagi kandidat yang belum memenuhi standar awal industri, Kemnaker siap menyalurkan mereka ke program pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kita tidak ingin pencari kerja yang belum lolos seleksi kemudian berhenti begitu saja. Mereka harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga pada kesempatan berikutnya memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima bekerja,” ujarnya.
Program pembimbingan tersebut mencakup penguasaan keahlian teknis hingga keterampilan halus (soft skills), seperti teknik penyusunan riwayat hidup profesional dan simulasi wawancara kerja agar para kandidat tampil lebih percaya diri di pasar kerja persaingan global.
sumber : Kemnaker
