Jakarta, PR Politik – Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, melakukan kunjungan lapangan ke proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City di Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pembangunan proyek yang diduga menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Dalam inspeksi mendadak (Sidak) tersebut, Bambang Haryadi bersama Wakil Ketua Komisi XII, Sugeng Suparwoto, dan sejumlah Anggota DPR didampingi oleh Rizal Irawan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Mereka menemukan indikasi bahwa PT MNC Land Lido tidak mengelola air larian hujan (run-off) dengan baik, sehingga menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan di Hulu Danau Lido.
Lebih lanjut, Bambang menyoroti bahwa proyek tersebut belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang sah. “Gedung ini, selain danau yang telah disegel karena pendangkalan, juga menimbulkan kekhawatiran karena adanya indikasi bahwa pembangunan ini tidak memiliki izin Amdal yang sah,” ujarnya, Senin (10/2/2025). Ia menambahkan bahwa izin Amdal yang ada saat ini justru dimiliki oleh perusahaan lain, bukan oleh PT MNC Land yang mengelola proyek.
Sebagai bentuk pengawasan, Bambang menegaskan agar pembangunan proyek MNC Lido City dihentikan sementara. “Kami meminta agar pihak manajemen menghentikan sementara pembangunan gedung ini sampai ada kejelasan mengenai Amdal-nya. Kerusakan lingkungan yang terjadi sudah cukup parah, dan kami tidak ingin ada pembiaran lebih lanjut,” tegasnya.
Bambang juga mengkritik prosedur penggunaan Amdal yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya. “Amdal yang digunakan masih milik perusahaan lama, dan itu sangat tidak logis. Ini seperti mengemudi mobil dengan SIM orang lain,” ujarnya.
Baca Juga: Revisi Tatib DPR: Dasco Tegaskan Hanya untuk Penguatan Pengawasan Internal
Selain itu, Komisi XII DPR RI menerima laporan adanya tiga kali aksi demonstrasi masyarakat terkait proyek MNC Lido City, yang menjadi dasar dilakukannya penindakan. “Sebagai Panja Lingkungan Hidup, kami bertugas menginventarisasi permasalahan dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Bambang mengapresiasi tindakan Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup yang langsung melakukan penyegelan terhadap proyek tersebut. “Kami juga mengimbau pihak manajemen untuk berhenti beraktivitas per hari ini,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Bambang menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus memantau perkembangan proyek ini dan menunggu kejelasan mengenai izin lingkungan guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sumber: fraksigerindra.id
