Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan keprihatinan atas meluasnya dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan warga di Sumatra dan Kalimantan. Ia mendorong aksi nyata penanganan karhutla PKS agar tidak hanya berfokus pada pemadaman, melainkan juga percepatan perlindungan masyarakat serta kepemimpinan Indonesia di tingkat regional ASEAN.
“Kabut asap telah mengganggu kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan hubungan dengan negara tetangga. Penanganan harus segera dipercepat,” ujarnya, Jumat (9/10).
Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan hingga awal Oktober 2026, ratusan titik panas berkepercayaan tinggi masih terdeteksi di Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat. Melihat situasi ini, ia mendorong komando nasional untuk menangani dampak kabut asap karhutla secara terintegrasi lintas wilayah demi keselamatan warga.
“Perlindungan warga, terutama ibu hamil, anak-anak, serta sekolah, pekerja, dan layanan kesehatan dapat menjadi bagian dari komando penanganan yang sudah berjalan. Selain itu, sumber kebakaran harus dibuka secara transparan dan setiap pelaku ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Terkait respons internasional, ia mengapresiasi komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mewujudkan komitmen penanganan karhutla PKS melalui diplomasi kawasan yang proaktif.
“Kami mengapresiasi respons cepat Presiden. Momentum ini perlu dijawab dengan kepemimpinan Indonesia di kawasan, bukan sikap defensif,” ujarnya.
“Indonesia harus mengambil inisiatif dalam pertemuan negara-negara ASEAN dan menjadikan pusat koordinasi tersebut sebagai simpul kerja sama penanganan asap di kawasan,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) harus menjadi instrumen utama untuk menekan risiko dampak kabut asap karhutla secara permanen.
“Kerja sama ASEAN patut digunakan untuk mempercepat penanganan, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah Indonesia,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
