Jakarta, PR Politik – Nikel Indonesia kini diolah di smelter dalam negeri, tetapi sebagian besar baru menjadi produk setengah jadi. Produk itu dikirim ke luar negeri, lalu kembali ke Tanah Air sebagai barang jadi.
Rantai yang belum tuntas inilah yang ingin diputus Bahlil Lahadalia dalam pidato perdananya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).
Melalui Kemenko yang baru dipimpinnya, ia akan menyinkronkan program lintas kementerian, mengkaji moratorium industri setengah jadi, mempercepat transisi energi, serta memastikan pengusaha daerah ikut menikmati hasil sumber daya alam.
Langkah Menko Bahlil Lahadalia Dorong Hilirisasi Berkelanjutan dan Sinkronisasi Lintas Sektor
Ia yang juga menjabat Menteri ESDM, menjelaskan Kemenko akan menyelaraskan program Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan kementerian lain agar hilirisasi berjalan lebih cepat. Tanpa perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan dinilai berisiko tertahan.
“Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita,” ujarnya.
Sinkronisasi itu berpijak pada peta jalan hilirisasi 28 komoditas di empat sektor, yakni mineral, batu bara, dan gas bumi; perikanan; serta pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Industri tidak hanya dibangun di Jawa, tetapi juga di daerah yang dekat dengan bahan baku sehingga melahirkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Nilai ekspor nikel diperkirakan mencapai USD38-40 miliar pada 2026. Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus berkeadilan dan berkelanjutan.
“Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka,” katanya.
Akselerasi Transisi Energi Nasional dan Efisiensi Anggaran Operasional Kemenko
Di sisi transisi energi, pemerintah menempuh tiga langkah untuk menaikkan lifting minyak: intervensi teknologi sumur tua, kerja sama sumur idle, dan percepatan proyek seperti Blok Masela. Selain program B50, pemerintah mendorong mandatori etanol 20 persen (E20) pada 2027-2028 demi menekan impor bensin. Bahlil juga memberi ruang bagi pengusaha lokal dan UMKM agar menjadi tuan di negeri sendiri.
“Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri,” tegasnya.
Terkait permintaan ekspor listrik, Bahlil mengingatkan adanya kepentingan geopolitik sehingga posisi tawar Indonesia harus dijaga. Sebagai penutup, Bahlil menekankan bahwa pembentukan Kemenko dipastikan tidak menambah beban keuangan negara karena seluruh kebutuhan anggaran menggunakan anggaran Kementerian ESDM, dengan satu DIPA dan satu gaji menteri.
sumber : ESDM
