PR Politik – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana janji politik diterjemahkan menjadi kebijakan dan perubahan nyata bagi masyarakat. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo membawa sejumlah agenda besar, mulai dari peningkatan kualitas gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial.
Namun, perjalanan pemerintahan tersebut juga diwarnai sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa di antaranya justru berkaitan dengan program andalan Presiden dan pihak-pihak yang berada di lingkungan kekuasaan.
Program MBG menghadapi perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN). Di tengah berbagai bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan, pengadaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terseret perkara korupsi.
Persoalan lain muncul dari dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti sebagai Wakil Presiden kembali memunculkan perdebatan mengenai proses pencalonan dan legitimasi politik.
Keempat peristiwa tersebut memiliki karakter, aktor, dan proses hukum yang berbeda. Karena itu, tidak tepat jika seluruhnya dianggap sebagai satu rangkaian konspirasi atau bukti bahwa seluruh pemerintahan bermasalah. Namun, ada pola yang patut dicermati: persoalan tidak hanya muncul di pinggiran pemerintahan, tetapi juga menyentuh program prioritas dan lingkungan kekuasaan yang memiliki kedekatan dengan Presiden.
Dalam perspektif komunikasi politik, rangkaian peristiwa tersebut menghadirkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar pemberitaan negatif. Ada potensi krisis reputasi yang berkembang menjadi persoalan legitimasi dan kepercayaan publik.
Pertanyaannya, bagaimana pemerintahan Prabowo mengelola situasi ini? Apakah cukup dengan klarifikasi, pengendalian pemberitaan, dan komunikasi yang menonjolkan keberhasilan program? Ataukah diperlukan pembenahan lebih mendasar terhadap tata kelola, integritas pejabat, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat?
Political Public Relations dan Legitimasi Kekuasaan
Dalam kajian Political Public Relations, komunikasi politik tidak cukup dipahami sebagai aktivitas membangun citra, mengelola pemberitaan, atau menyampaikan keberhasilan pemerintah. Komunikasi merupakan bagian dari proses pengelolaan hubungan antara aktor politik dan publik, termasuk bagaimana kekuasaan membangun kepercayaan serta mempertahankan legitimasi.
Jesper Strömbäck dari Mid Sweden University dan Spiro Kiousis dari University of Florida, dalam buku Political Public Relations: Principles and Applications (2011), mendefinisikan PR politik sebagai proses manajemen yang dilakukan aktor politik melalui komunikasi dan tindakan untuk membangun serta mempertahankan hubungan dan reputasi dengan publik strategis.
Ada satu hal penting dari pemikiran tersebut: komunikasi dan tindakan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan.
Artinya, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya pesan positif yang disampaikan, luasnya jangkauan media, atau tingginya popularitas Presiden. Komunikasi harus memiliki landasan berupa perilaku politik dan kinerja institusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah tantangan pemerintahan Prabowo. Ketika program prioritas dan orang-orang di lingkungan kekuasaan menghadapi persoalan integritas, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa setiap kasus merupakan tanggung jawab individu. Presiden tetap memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban berjalan.
Persoalan tersebut berkaitan dengan konsep political legitimacy. Jesper Falkheimer dari Lund University, dalam kajian Legitimacy Strategies and Crisis Communication (2021) yang diterbitkan Oxford Research Encyclopedia of Politics, menjelaskan hubungan erat antara komunikasi krisis dan legitimasi. Krisis dapat menguji penerimaan masyarakat terhadap kewenangan dan hak suatu institusi untuk memerintah.
Dengan kata lain, legitimasi tidak hanya diperoleh melalui prosedur formal atau kemenangan dalam pemilu. Legitimasi juga dipelihara melalui perilaku institusi, kualitas pengambilan keputusan, integritas pejabat, dan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan kewenangannya.
Pemerintahan yang memiliki legitimasi elektoral tetap membutuhkan legitimasi kinerja dan legitimasi moral dalam menjalankan kekuasaan.
Krisis Satu Institusi Dapat Menular ke Institusi Lain
Salah satu konsep yang relevan untuk membaca situasi ini adalah reputational spillover, yaitu meluasnya dampak reputasi dari satu entitas kepada entitas lain yang memiliki keterkaitan atau asosiasi dengannya.
Shari R. Veil dari University of Nebraska-Lincoln dan Lindsay L. Dillingham dari Lipscomb University, dalam bab Reputational Interdependence and Spillover: Exploring the Contextual Challenges of Spillover Crisis (2020), menjelaskan bahwa krisis pada satu organisasi dapat menciptakan kekhawatiran, ketidakpastian, dan persepsi kerugian terhadap organisasi lain yang memiliki hubungan dengannya.
Sementara itu, Shoeb Mohammad dan Andrew Crane melalui Theorizing Reputational Spillovers (2015) mengembangkan kerangka untuk menjelaskan bagaimana dampak reputasi dapat meluas. Dua faktor penting yang mereka identifikasi adalah focality, yakni seberapa besar suatu peristiwa menjadi pusat perhatian, dan perceived relatedness, yaitu sejauh mana publik mempersepsikan keterkaitan antara entitas yang mengalami krisis dengan entitas lainnya.
Meskipun kedua kajian tersebut terutama membahas organisasi dan perusahaan, kerangka konseptualnya dapat digunakan untuk membaca keterkaitan reputasi dalam pemerintahan.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, hubungan tersebut menjadi penting karena program prioritas, lembaga negara, pejabat, dan kepemimpinan Presiden berada dalam satu ekosistem politik yang saling diasosiasikan oleh publik.
Ketika persoalan tata kelola muncul dalam program unggulan, dampaknya berpotensi meluas terhadap persepsi publik mengenai kepemimpinan Presiden. Ketika persoalan serupa muncul di lembaga negara lainnya, masyarakat dapat mulai menghubungkan berbagai peristiwa tersebut dengan kualitas pengawasan dan integritas pemerintahan secara keseluruhan.
Di sinilah reputasi menjadi saling bergantung. Reputasi satu institusi tidak sepenuhnya berdiri sendiri ketika institusi tersebut merupakan bagian dari pemerintahan yang sama.
Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep reputational interdependence sebagaimana dibahas Barnett dan Hoffman (2008) dalam Beyond Corporate Reputation: Managing Reputational Interdependence. Gagasan dasarnya adalah tindakan dan reputasi suatu entitas dapat memengaruhi entitas lain yang memiliki hubungan dengannya.
Bagi pemerintah, implikasinya cukup serius. Presiden tidak hanya perlu memperhatikan reputasi pribadi, tetapi juga reputasi program, kementerian, lembaga, dan pejabat yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Krisis yang semula bersifat sektoral berpotensi berkembang menjadi krisis reputasi pemerintahan secara keseluruhan.
Mengapa Komunikasi Defensif Tidak Cukup?
Dalam menghadapi krisis, pemerintah sering kali tergoda mengedepankan strategi komunikasi defensif. Penjelasan bahwa Presiden tidak mengetahui suatu persoalan, bahwa kasus merupakan tanggung jawab individu, atau bahwa proses hukum sedang berjalan memang dapat menjadi bagian dari respons. Namun, pendekatan tersebut tidak cukup apabila tidak disertai tindakan korektif.
William L. Benoit, akademisi komunikasi dari University of Missouri, melalui Image Repair Theory yang dipublikasikan dalam Public Relations Review (1997), menjelaskan sejumlah strategi untuk memperbaiki reputasi ketika menghadapi krisis. Strategi tersebut mencakup penyangkalan, pengurangan tanggung jawab, pengurangan dampak, tindakan korektif, dan permintaan maaf.
Kerangka Benoit membantu menjelaskan pilihan komunikasi yang dapat digunakan pemerintah. Namun, dalam konteks pemerintahan, strategi pemulihan citra harus disertai pertanggungjawaban substantif.
Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa persoalan merupakan kesalahan individu. Publik juga ingin mengetahui mengapa sistem pengawasan gagal, bagaimana penyimpangan dapat terjadi, siapa yang bertanggung jawab secara institusional, dan perubahan apa yang akan dilakukan.
Jika pemerintah terus-menerus menggunakan komunikasi untuk membela figur pemimpin, sementara persoalan struktural tidak diperbaiki, komunikasi justru berisiko memperbesar ketidakpercayaan.
Pemikiran ini sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan W. Timothy Coombs dari Eastern Illinois University. Dalam artikel Protecting Organization Reputations During a Crisis (2007) di Corporate Reputation Review, Coombs menjelaskan bahwa strategi komunikasi krisis perlu mempertimbangkan persepsi publik mengenai tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi.
Semakin besar tanggung jawab yang dilekatkan publik kepada suatu organisasi, semakin besar pula kebutuhan untuk menunjukkan tindakan korektif dan pertanggungjawaban.
Dalam pemerintahan, hal ini berarti Presiden tidak cukup hanya mengambil jarak dari persoalan yang muncul di bawah kepemimpinannya. Ada tanggung jawab politik untuk memperbaiki sistem yang memungkinkan persoalan tersebut terjadi.
Di sinilah perbedaan antara Political Public Relations dan sekadar political image management. PR politik yang substantif membangun hubungan dan legitimasi melalui tindakan, dialog, serta akuntabilitas. Sebaliknya, pengelolaan citra yang terlalu dominan berisiko berhenti pada upaya mempertahankan persepsi positif.
Kepercayaan Publik Tidak Dibangun dengan Narasi Positif
Kepercayaan terhadap pemerintah tidak lahir hanya karena pemerintah mampu menyampaikan pesan secara persuasif. Kepercayaan juga ditentukan oleh pengalaman masyarakat dalam melihat bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya.
Penelitian Maja Svenbro dan Misse Wester dari Lund University, Examining Legitimacy in Government Agencies’ Crisis Communication (2023), yang diterbitkan dalam International Journal of Strategic Communication, memperlihatkan pentingnya hubungan antara komunikasi krisis lembaga pemerintah, legitimasi, dan penerimaan publik.
Sementara itu, Olga Eisele dalam penelitian How Do Executives Communicate About Crises? A Framework for Comparative Analysis mengembangkan kerangka untuk menilai komunikasi krisis eksekutif melalui empat dimensi: aksesibilitas informasi, kemampuan meredakan kekhawatiran publik, akomodasi terhadap kepentingan masyarakat, dan keselarasan komunikasi para pengelola krisis.
Keempat dimensi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi komunikasi pemerintahan Prabowo.
Pertama, apakah pemerintah menyediakan informasi yang mudah diakses dan dapat diverifikasi? Kedua, apakah komunikasi pemerintah mampu menjawab kecemasan masyarakat? Ketiga, apakah pemerintah bersedia mendengarkan kritik dan mengakomodasi kepentingan publik? Keempat, apakah terdapat konsistensi komunikasi di antara kementerian dan lembaga?
Persoalannya bukan seberapa sering pejabat memberikan pernyataan, melainkan apakah informasi yang disampaikan mampu menjawab kebutuhan publik dan disertai tindakan nyata.
OECD dalam Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 juga menempatkan integritas, keterbukaan, keandalan, responsivitas, dan keadilan sebagai faktor penting yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa transparansi bukan sekadar instrumen komunikasi. Transparansi merupakan bagian dari tata kelola yang memungkinkan publik mengawasi kekuasaan.
Dengan demikian, membangun kepercayaan publik membutuhkan lebih dari sekadar narasi positif. Pemerintah harus memastikan perilaku dan kinerja institusinya sejalan dengan pesan yang disampaikan.
Tiga Tahun Berikutnya Menjadi Ujian Kepercayaan
Setelah dua tahun pemerintahan berjalan, Prabowo membutuhkan evaluasi yang lebih mendasar. Persoalannya bukan hanya bagaimana merespons berbagai krisis yang telah terjadi, melainkan bagaimana memastikan persoalan serupa tidak terus berulang.
Setidaknya ada empat agenda yang perlu diperhatikan.
Pertama, evaluasi integritas dan tata kelola pejabat strategis. Penempatan pejabat tidak cukup didasarkan pada pertimbangan politik, kedekatan, atau akomodasi koalisi. Kapasitas, rekam jejak, integritas, dan kemampuan mengelola kepentingan publik harus menjadi pertimbangan utama.
Kedua, memperkuat pengawasan terhadap program prioritas Presiden. MBG dan program strategis lainnya harus memiliki mekanisme audit, transparansi pengadaan, pengawasan independen, serta kanal pengaduan masyarakat yang efektif. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan dampaknya.
Ketiga, membangun Reputation and Accountability Center di lingkungan pemerintahan. Pusat ini tidak sekadar berfungsi sebagai pusat pemantauan media atau pengelolaan pemberitaan. Fungsinya perlu mencakup pemetaan risiko reputasi, deteksi dini isu, koordinasi komunikasi lintas lembaga, analisis persepsi publik, serta evaluasi tindak lanjut kebijakan.
Pusat tersebut juga perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, ketidaksesuaian antara janji dan pelaksanaan kebijakan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik sebelum berkembang menjadi krisis.
Namun, pusat ini tidak boleh menjadi alat untuk mengendalikan pemberitaan atau membatasi kritik. Fungsinya justru memastikan pemerintah lebih terbuka terhadap informasi dan lebih cepat memperbaiki kesalahan.
Keempat, mengubah orientasi komunikasi pemerintah dari defensif menjadi dialogis dan akuntabel. Pemerintah perlu membuka ruang bagi kritik, menjelaskan persoalan secara jujur, dan menyampaikan perkembangan penyelesaian masalah. Komunikasi harus didasarkan pada data dan tindakan nyata, bukan sekadar narasi positif.
Dua tahun pemerintahan Prabowo memberikan pelajaran bahwa besarnya ambisi program tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaannya. Program unggulan membutuhkan tata kelola yang kuat, pejabat berintegritas, dan sistem pengawasan yang tidak bergantung pada kedekatan politik.
Prabowo perlu menjadikan tiga tahun berikutnya sebagai momentum pembenahan. Bukan sekadar mengganti pejabat atau menata ulang komposisi politik di sekitar kekuasaan, melainkan memperkuat sistem pemerintahan yang memastikan setiap pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban, setiap program diawasi secara transparan, dan setiap institusi bekerja berdasarkan hukum.
Dalam perspektif Political Public Relations, reputasi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik dan kualitas tata kelolanya. Komunikasi yang baik tidak akan mampu menutupi tata kelola yang buruk dalam jangka panjang. Sebaliknya, tata kelola yang baik membutuhkan komunikasi terbuka agar masyarakat mengetahui, memahami, dan dapat mengawasinya.
Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya berapa banyak program yang diluncurkan, berapa besar anggaran yang dibelanjakan, atau seberapa kuat dukungan politik di parlemen. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah negara dikelola dengan integritas, apakah hukum berlaku bagi semua orang, dan apakah masyarakat masih memiliki alasan untuk mempercayai pemerintahnya.
Sebab, tantangan terbesar pemerintahan setelah dua tahun bukan sekadar bagaimana mempertahankan citra Presiden, melainkan bagaimana memastikan program-program utamanya tidak menjadi sumber masalah dan orang-orang terdekatnya tidak justru menjadi titik lemah pemerintahan.
Artikel ini telah tayang di kompas.com















