Jakarta, PR Politik – Pemerintah mematok rasa optimistis tinggi bahwa kinerja perekonomian nasional akan tetap solid pada tahun 2027 di tengah bayang-bayang ketidakpastian dan dinamika ekonomi global. Keyakinan tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8).
Ia menjelaskan bahwa daya tahan ekonomi nasional didorong oleh penjagaan stabilitas makroekonomi serta efektivitas berbagai instrumen kebijakan pemerintah. Pengalaman mengarungi gejolak ekonomi sepanjang tahun 2026 turut menjadi fondasi penting dalam memitigasi dampak risiko global terhadap pasar domestik.
“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Optimisme ini tercermin dari postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang dirancang ekspansif, kolaboratif, serta terarah. Target pendapatan negara pada 2027 diproyeksikan menyentuh angka Rp3.426,0 triliun—tumbuh 6,8 persen dari outlook 2026—dengan ditopang penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun, dan hibah Rp0,7 triliun.
Sementara itu, alokasi belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun dengan proyeksi defisit anggaran yang terukur pada level 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” jelasnya.
Postur belanja negara dalam RAPBN 2027 mengalami kenaikan 3,9 persen dari outlook tahun sebelumnya. Struktur belanja mencakup alokasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735,0 triliun.
Ia menyampaikan bahwa sejalan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, belanja pemerintah pusat dimaksimalkan untuk menopang 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kedelapan fokus tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta percepatan penurunan kemiskinan.
“Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR,” imbuhnya.
Melalui postur anggaran yang terukur ini, pemerintah berkomitmen untuk merawat APBN agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan demi mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
sumber : Kemenkeu
