Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Idrus Salim Al-Jufri, menegaskan dukungan Fraksi PKS terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam pandangan mini fraksi yang disampaikannya, revisi ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola pertahanan negara agar lebih adaptif dan efektif.
Menurut legislator yang akrab disapa Habib Idrus ini, terdapat empat pasal utama yang mengalami perubahan dalam revisi UU TNI, yaitu kedudukan TNI, tugas pokok dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), penempatan prajurit di Kementerian/Lembaga, serta usia masa dinas keprajuritan. Perubahan tersebut dinilai sebagai respons atas dinamika strategis dan tantangan pertahanan nasional yang terus berkembang.
“Fraksi PKS DPR RI memandang bahwa revisi ini telah menyerap aspirasi dari masyarakat, berlandaskan pada prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI, serta kepastian hukum yang jelas dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional,” ujar Habib Idrus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Fraksi PKS memberikan pandangan komprehensif mengenai substansi perubahan dalam revisi ini. Pandangan tersebut mencakup implikasi dan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan implementasi kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memandang revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sebagai langkah penting untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan organisasi TNI dan dinamika pertahanan negara,” jelasnya.
Terkait kedudukan TNI, Fraksi PKS menyambut baik penegasan bahwa TNI tetap berada di bawah Presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.
“Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan merupakan langkah positif dalam memperjelas koordinasi dan kendali sipil terhadap TNI,” papar Habib Idrus.
Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI ini harus tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan profesionalisme TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
Terkait tugas pokok TNI dan OMSP, Fraksi PKS mendukung penambahan tugas baru bagi TNI, yakni melindungi WNI di luar negeri serta memperkuat pertahanan siber.
“Fraksi PKS DPR RI melihat bahwa tantangan keamanan kontemporer semakin kompleks, terutama dalam aspek keamanan siber dan perlindungan WNI di luar negeri. Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman non-tradisional tanpa mengesampingkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” ungkapnya.
Terkait penempatan prajurit di Kementerian/Lembaga, Fraksi PKS menegaskan bahwa prajurit yang bertugas di luar instansi tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.
Sedangkan mengenai usia masa dinas keprajuritan, Fraksi PKS memahami pentingnya mempertahankan pengalaman serta stabilitas kepemimpinan dalam tubuh TNI.
“Fraksi PKS DPR RI mendukung penambahan usia masa dinas keprajuritan TNI dengan diiringi sistem regenerasi yang baik agar tidak menghambat karier perwira muda serta tidak menyebabkan stagnasi dalam organisasi TNI,” jelas Habib Idrus.
Sebagai kesimpulan, Fraksi PKS menegaskan bahwa revisi UU TNI ini telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat, supremasi sipil, profesionalisme TNI, serta efisiensi dalam pengelolaan pertahanan negara.
“Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, mengedepankan prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI, serta efisiensi dalam pengelolaan pertahanan negara, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS DPR RI menyatakan menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan untuk selanjutnya dapat segera diproses pada tahap berikutnya sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR RI,” tutup Habib Idrus.
Sumber: fraksi.pks.id
