Jakarta, 4 Februari 2025 – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Perum Bulog untuk memperketat pengawasan dalam penyaluran beras guna mengantisipasi praktik penukaran karung beras Bulog dengan kemasan beras premium. Dugaan praktik ini diungkap oleh sejumlah pedagang di Cipinang.
“Saya mendapat laporan dari pedagang di Cipinang yang mengirimkan bukti video dan surat terkait indikasi penukaran karung beras Bulog. Jika ini benar, maka pengawasan internal Bulog patut dipertanyakan,” ujar Rajiv dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Bulog, Bapanas, RNI, dan PT Pupuk di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia menegaskan bahwa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya sudah menyatakan bahwa praktik penukaran karung harus segera dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, menurutnya, pengawasan internal juga harus diperkuat agar praktik tersebut bisa dicegah sejak awal.
“Kalau ada penukaran karung, kita sepakat untuk lapor polisi. Tapi bagaimana pengawasan dari Bulog sendiri? Jangan hanya menunggu laporan, harus ada tindakan preventif,” tegas legislator asal Jawa Barat II itu.
Baca Juga: Neng Eem Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Minta Pendaftaran SatuSehat Mudah Diakses
Rajiv juga menyoroti dampak lebih luas dari lemahnya pengawasan Bulog terhadap program swasembada pangan. Jika Bulog tidak mampu menyerap gabah saat musim panen, harga gabah bisa turun drastis, merugikan petani, dan menghambat ketahanan pangan nasional.
“Kalau ini tidak dibereskan, kita bicara swasembada pangan jadi percuma. Bulog harus memastikan serapan gabah yang optimal agar harga tetap stabil dan petani tidak dirugikan,” lanjutnya.
Selain itu, Rajiv meminta Kepala Bulog untuk menjelaskan secara teknis langkah-langkah konkret dalam memperkuat pengawasan guna mencegah praktik penukaran karung beras. Ia juga mengingatkan pejabat terkait untuk fokus pada tugasnya tanpa selalu mengaitkan setiap permasalahan dengan Presiden.
“Kita di sini bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menyebut nama Presiden setiap kali ada masalah. Yang dibutuhkan adalah solusi teknis yang jelas,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
