Semarang, PR Politik (12/12) – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menghimbau Bea Cukai untuk tidak hanya fokus pada penindakan dan penangkapan barang ilegal, tetapi juga untuk gencar melakukan edukasi kepada para importir mengenai prosedur impor barang.
“Kami berharap agar para importir melakukan prosedur ekspor dan impor yang benar, sehingga negara untung, dan para importir juga untung,” ujar Fauzi saat memimpin kunjungan kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (9/12/2024).
Fauzi menilai bahwa edukasi dan pemahaman para importir sangat penting untuk ditingkatkan guna meminimalisasi pelanggaran prosedur ekspor-impor yang merugikan semua pihak. “Kita berharap dengan kejadian seperti ini, seluruh wilayah Indonesia, terutama Kanwil-Kanwil Bea Cukai, harus melakukan edukasi kepada importir,” tambahnya.
Legislator dari Partai NasDem ini juga meminta Bea Cukai untuk segera merespons keluhan masyarakat terkait lamanya proses perizinan ekspor-impor. Ia berharap Bea Cukai dapat membawa semangat baru dari Presiden Prabowo untuk menciptakan sistem perizinan satu pintu yang lebih efisien.
“Saya mendorong agar Bea Cukai segera mengumpulkan para eksportir dan importir untuk duduk bersama dan membahas masalah yang ada. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan, sementara pihak lain merasa diuntungkan,” tegasnya.
Baca Juga: Arzeti Bilbina Minta Pemerintah Waspadai Penyakit Misterius dari Kongo
Selain itu, Fauzi mengapresiasi kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DIY yang berhasil mengamankan barang ilegal senilai Rp398,45 miliar selama tahun 2024. Dari jumlah tersebut, potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp117,72 miliar.
“Kami mengapresiasi kerja-kerja Bea Cukai Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kami sudah dua kali melihat langsung. Pertama, di Soekarno-Hatta yang mencapai triliunan kerugian negara. Kemudian di Semarang, ada sejumlah barang ilegal yang disita dengan nilai kurang lebih Rp300 miliar. Barang-barang ini nantinya akan dimusnahkan atau dilelang, tergantung keputusan DJKN,” tutup Fauzi.
Sumber: fraksinasdem.org
