Jakarta, PR Politik – Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka), Eko Yuliarti Siroj, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan karhutla yang berulang di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar ancaman lingkungan musiman, melainkan ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi keluarga, serta masa depan anak-anak.
“Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Tapi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat. Ada balita yang terancam kesehatannya, ibu hamil yang harus menghadapi risiko paparan asap, anak sekolah yang terganggu belajarnya, keluarga yang kehilangan penghidupan, dan generasi yang masa depannya ikut dipertaruhkan. Kita tidak boleh menganggap situasi seperti ini sebagai sesuatu yang biasa terjadi,” tegasnya.
Berdasarkan data BNPB per 1 Oktober 2026, luas indikatif lahan terbakar di Kalimantan Barat telah mencapai 38.310,86 hektare. Bencana ini juga meluas ke Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, hingga ke Sulawesi Barat dan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Melihat kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan karhutla secara terintegrasi dan tidak hanya bertindak saat api sudah membesar.
“Kita menghargai kerja keras ribuan petugas, relawan, dan masyarakat yang berjuang memadamkan api. Namun, pemerintah juga harus berani menjawab pertanyaan mendasar: mengapa kebakaran terus berulang, sejauh mana sistem peringatan dini bekerja, dan apakah pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran sudah benar-benar efektif?” ujarnya.
Lebih lanjut ia merinci lima tuntutan konkret PKS kepada pemerintah pusat dan daerah, antara lain evaluasi terbuka pencegahan karhutla, penegakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran, pemenuhan perlindungan kesehatan ibu dan anak, jaminan keberlanjutan pendidikan, serta transparansi data publik.
“Jangan sampai keberhasilan penanganan karhutla hanya diukur dari berapa hektare api yang berhasil dipadamkan. Kita juga harus bertanya: berapa banyak anak yang terpapar asap, berapa keluarga yang kehilangan penghasilan, berapa ibu hamil yang membutuhkan perlindungan, dan bagaimana pemerintah memastikan mereka tetap mendapatkan layanan dasar?” ujarnya.
“Negara tidak boleh hanya hadir ketika api sudah membesar. Negara harus hadir jauh sebelumnya, melalui pencegahan yang serius, pengawasan yang konsisten, dan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegasnya.
Ia menutup peryataan dengan mendesak perbaikan tata kelola lingkungan hidup secara menyeluruh demi memastikan keselamatan masyarakat Indonesia.
“Jangan biarkan anak-anak Indonesia terus membayar mahal atas lemahnya pencegahan kebakaran. Api harus dipadamkan, tetapi akar persoalannya juga harus diselesaikan. Karena yang kita perjuangkan bukan sekadar hutan yang kembali hijau, melainkan keluarga yang tetap sehat, aman, dan memiliki masa depan,” pungkasnya.
sumber : PKS
