Bursa Wapres: Pertarungan Pengaruh, Loyalitas, dan Desain Kekuasaan Prabowo

i
Tulisan dalam rubrik Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi PR Politik Indonesia.
Bursa Wapres
Cover: gambar hanya ilustrasi

PR Politik – Pembahasan mengenai pengganti posisi wapres atau wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya memperlihatkan dinamika politik yang menarik. Perbincangan tidak hanya berkutat pada siapa yang akan menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia, tetapi juga bagaimana kekuasaan dibangun, dipertahankan, dinegosiasikan, dan dikomunikasikan kepada publik.

Munculnya sejumlah nama dari internal Partai Gerindra, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono, menunjukkan bahwa kontestasi ini memiliki dimensi internal partai yang cukup kuat. Dukungan dari sejumlah struktur daerah Gerindra dan tokoh kepada Dasco, misalnya, merupakan fenomena politik yang menarik untuk dicermati.

Di sisi lain, munculnya nama-nama lain dalam perbincangan publik memperlihatkan bahwa proses pembentukan opini mengenai calon wakil presiden sedang berlangsung. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut nama Sugiono dan Ahmad Muzani sebagai kader terbaik partai yang ikut diperbincangkan dalam bursa tersebut. Sementara itu, dukungan dari sejumlah partai koalisi pemerintah cenderung diarahkan kepada keputusan Presiden Prabowo, dengan kecenderungan menyerahkan pengusulan figur dari lingkungan Gerindra.

Fenomena ini tidak cukup dibaca sebagai kompetisi personal antarelite. Ada setidaknya tiga lapisan dinamika yang berlangsung secara bersamaan, yaitu kompetisi pengaruh di internal Gerindra, negosiasi dan konsolidasi di antara partai-partai koalisi, serta kebutuhan Presiden untuk menentukan konfigurasi kepemimpinan yang dapat mendukung keberlangsungan pemerintahannya.

Pertarungan Pengaruh: Ketika Dukungan Menjadi Pesan Politik

Dalam teori kekuasaan Robert A. Dahl (1957), kekuasaan dapat dipahami melalui kemampuan seorang aktor membuat aktor lain melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak akan mereka lakukan. Kekuasaan dengan demikian bukan semata-mata persoalan jabatan formal, tetapi juga kemampuan memengaruhi keputusan dan perilaku aktor lain.

Jika menggunakan perspektif ini, dukungan dari berbagai struktur partai kepada figur tertentu dapat dibaca sebagai upaya membangun pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dukungan tersebut bukan hanya ekspresi preferensi, tetapi juga pesan politik kepada pusat kekuasaan bahwa terdapat basis penerimaan terhadap figur yang diusulkan.

Di sinilah pentingnya memahami konsep political signaling atau sinyal politik. Dalam politik, pernyataan dukungan, deklarasi, pertemuan, atau pernyataan tokoh dapat berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan posisi dan preferensi aktor terhadap suatu keputusan. Namun, sinyal tersebut tidak otomatis berarti adanya keputusan kolektif final ataupun jaminan bahwa figur yang didukung akan dipilih.

Dalam konteks ini, penting membedakan tiga hal, yaitu dukungan politik, kapasitas memengaruhi keputusan, dan kewenangan mengambil keputusan. Ketiganya tidak selalu berada pada aktor yang sama.

Kompetisi Internal dan Manajemen Elite

Fenomena munculnya sejumlah nama dari partai yang sama juga dapat dibaca melalui teori kompetisi intra-partai atau intra-party competition. Partai politik bukanlah organisasi yang selalu memiliki preferensi tunggal. Di dalamnya terdapat berbagai kelompok kepentingan, jaringan kepemimpinan, basis pendukung, serta distribusi sumber daya politik. Para elite dapat memiliki posisi dan kepentingan berbeda, meskipun berada dalam organisasi yang sama.

Dalam perspektif ini, munculnya Dasco, Muzani, dan Sugiono memperlihatkan bagaimana modal politik dapat berasal dari sumber yang berbeda. Dasco memiliki posisi strategis dalam struktur partai dan parlemen. Ahmad Muzani memiliki pengalaman kepemimpinan partai dan kelembagaan parlemen. Sugiono memiliki posisi dalam struktur partai sekaligus pengalaman di pemerintahan.

Perbedaan sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai figur wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan popularitas atau kedekatan personal, melainkan juga konfigurasi kekuatan dan fungsi politik yang dapat dibawa oleh masing-masing figur.

Baca Juga:  Ketika Kata Menjadi Luka: Menguji Empati Negara di Tengah Bencana

Di sinilah tantangan kepemimpinan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden menjadi menarik. Ia harus mengelola beragam aspirasi elite tanpa membiarkan kompetisi tersebut berkembang menjadi fragmentasi internal.

Dengan demikian, kompetisi internal tidak selalu harus dipahami sebagai konflik. Dalam batas tertentu, kompetisi dapat menjadi mekanisme artikulasi aspirasi dan pengujian penerimaan terhadap figur. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, kompetisi tersebut berpotensi melahirkan friksi, ekspektasi politik, dan ketegangan antarkelompok.

Koalisi yang Menyerahkan Keputusan: Loyalitas atau Strategi Menjaga Keseimbangan?

Lapisan kedua terlihat dari sikap partai-partai koalisi yang cenderung menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo. Secara politik, sikap tersebut dapat dibaca melalui teori manajemen koalisi.

Dalam pemerintahan multipartai, stabilitas koalisi tidak hanya ditentukan oleh kesamaan program, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin pemerintahan mengelola distribusi pengaruh, kepentingan, dan ekspektasi para mitra politik.

Partai-partai koalisi tentu memiliki kepentingan masing-masing. Namun, ketika partai-partai tersebut memilih tidak mengajukan kandidat sendiri dan menyerahkan keputusan kepada Presiden, terdapat pesan bahwa stabilitas hubungan koalisi dipandang lebih penting daripada memperlihatkan kompetisi terbuka antarpihak.

Sikap ini juga dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap sentralitas kepemimpinan Presiden dalam konfigurasi pemerintahan.

Giovanni Sartori (1976), dalam kajiannya mengenai partai dan sistem kepartaian, menjelaskan pentingnya memahami interaksi antarpartai dalam membentuk struktur kompetisi politik. Dalam konteks Indonesia, koalisi pemerintahan tidak hanya menjadi kendaraan pembentukan kekuasaan, tetapi juga arena negosiasi berkelanjutan.

Namun, penyerahan keputusan kepada Presiden tidak berarti partai koalisi kehilangan kepentingannya. Kepentingan tersebut dapat disampaikan melalui catatan mengenai kriteria, kebutuhan pemerintahan, dan harapan terhadap figur yang akan mendampingi Presiden.

Dengan kata lain, partai koalisi dapat menyerahkan pilihan personal kepada Presiden, tetapi tetap menyampaikan ekspektasi institusional mengenai fungsi wakil presiden.

Calon Wapres, Pendamping Presiden atau Pusat Kekuatan Politik Baru?

Salah satu isu paling menarik adalah kriteria bahwa wakil presiden yang akan dipilih sebaiknya tidak memiliki ambisi atau agenda politik yang berpotensi menjadikannya pesaing Presiden dalam kontestasi berikutnya. Tentu, pada akhirnya kriteria ini perlu dibaca secara lebih mendalam.

Dalam hubungan Presiden dan wakil presiden, selalu terdapat potensi ketegangan antara kerja sama kelembagaan dan kompetisi politik personal. Wakil presiden bukan hanya pendamping dalam struktur pemerintahan, tetapi juga figur nasional yang memiliki akses terhadap kekuasaan, jaringan politik, dan visibilitas publik.

Dalam perspektif presidentialization of politics, Thomas Poguntke dan Paul Webb (2005) menjelaskan kecenderungan meningkatnya sentralitas figur presiden dalam kepemimpinan partai dan pemerintahan. Fenomena tersebut membuat relasi antara pemimpin eksekutif dan aktor-aktor politik di sekitarnya menjadi semakin penting.

Dalam konteks Indonesia, Samuels dan Shugart (2010) juga menunjukkan bagaimana sistem presidensial membentuk hubungan yang khas antara presiden dan partai politik. Karena itu, keinginan agar wakil presiden tidak menjadi pusat kompetisi baru dapat dipahami sebagai upaya menjaga konsentrasi kepemimpinan dan mengurangi potensi dualisme kekuasaan.

Namun, terdapat perbedaan penting antara wakil presiden yang tidak memiliki ambisi untuk bersaing dengan Presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki kemandirian dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.

Baca Juga:  Dino, Teddy, dan Nutrisi bagi Ruang Publik

Wakil presiden tetap harus memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan mandat kenegaraan. Loyalitas kepada Presiden tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan fungsi kritis, tanggung jawab publik, ataupun profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, yang dibutuhkan bukan sekadar figur yang tidak berkompetisi dengan Presiden, melainkan figur yang mampu bekerja dalam satu kepemimpinan eksekutif tanpa menciptakan pusat kekuasaan tandingan.

Catatan lain yang disampaikan dalam dinamika koalisi adalah kebutuhan terhadap wakil presiden yang mampu membantu Presiden dalam persoalan strategis maupun teknis. Hal ini berkaitan dengan konsep political complementarity, yakni saling melengkapi kapasitas dan peran antara dua pemimpin dalam satu struktur eksekutif.

Presiden dan wakil presiden idealnya tidak harus memiliki seluruh karakteristik yang sama. Justru, perbedaan kapasitas, pengalaman, jaringan, dan gaya kepemimpinan dapat menjadi sumber daya pemerintahan.

Presiden memiliki tanggung jawab memimpin keseluruhan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan nasional. Sementara itu, wakil presiden dapat diberi mandat untuk mengoordinasikan agenda tertentu, mempercepat penyelesaian persoalan lintas kementerian, mengawal program prioritas, dan memastikan keputusan strategis diterjemahkan menjadi implementasi teknis.

Dalam konteks tersebut, kemampuan bekerja secara sistematis menjadi penting. Wakil presiden bukan sekadar figur seremonial atau representasi simbolis. Ia harus dapat menjadi penghubung antara keputusan politik di tingkat atas dengan realitas implementasi kebijakan di tingkat bawah.

Namun, pembagian tugas tersebut tetap harus berada dalam kerangka konstitusi dan penugasan Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dengan demikian, efektivitas hubungan keduanya juga ditentukan oleh kejelasan mandat, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi.

Jembatan Komunikasi Politik

Aspek berikutnya adalah kebutuhan terhadap wakil presiden yang mampu menjembatani Presiden dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini merupakan dimensi yang sangat relevan dalam kajian PR Politik.

Dalam komunikasi politik secara umum, kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membuat keputusan, tetapi juga kemampuan membangun penerimaan, menjelaskan kebijakan, mendengarkan aspirasi, dan mempertahankan kepercayaan publik.

Jika terdapat persepsi bahwa penetrasi komunikasi Presiden belum merata di berbagai segmen masyarakat, maka kebutuhan terhadap wakil presiden yang mampu memperluas jangkauan komunikasi pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan yang dapat diuji.

Tentu saja, persepsi tersebut perlu dibuktikan melalui data survei, pemantauan pemberitaan, analisis percakapan digital, dan penelitian opini publik. Tidak tepat menyimpulkan lemahnya penerimaan Presiden hanya berdasarkan kesan atau beberapa peristiwa komunikasi.

Dalam teori agenda-setting yang diperkenalkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972), media memiliki peran dalam membentuk isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Sementara itu, pendekatan framing Robert Entman (1993) menjelaskan bagaimana pemilihan aspek tertentu dalam suatu isu dapat memengaruhi cara publik memahami realitas.

Dalam konteks ini, wakil presiden dapat menjalankan fungsi komunikasi yang melengkapi Presiden melalui sejumlah peran.

Pertama, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan pendekatan berbeda.

Kedua, menjadi penghubung antarelite dan antarlembaga agar komunikasi pemerintahan tidak terfragmentasi.

Ketiga, memperkuat komunikasi kebijakan melalui penjelasan yang lebih dekat dengan persoalan sehari-hari masyarakat.

Keempat, menjadi representasi pemerintah dalam membangun dialog dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, komunitas, dan kelompok profesional.

Kelima, membantu mengidentifikasi persoalan yang berkembang di masyarakat dan memastikan aspirasi tersebut masuk ke dalam proses pengambilan kebijakan.

Baca Juga:  Menata Ulang Fungsi Juru Bicara Pemerintah

Dalam perspektif PR Politik, peran ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar juru bicara atau komunikator yang menyampaikan keberhasilan pemerintah. Wakil presiden justru perlu menjadi bagian dari mekanisme komunikasi dua arah: pemerintah mendengarkan masyarakat, sekaligus masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kebijakan pemerintah.

Pertarungan Persepsi

Pemilihan wakil presiden ini juga memperlihatkan bahwa proses politik berlangsung melalui dua arena sekaligus, yaitu arena pengambilan keputusan dan arena pembentukan persepsi.

Di arena pertama, para elite melakukan komunikasi, konsolidasi, negosiasi, dan penyampaian aspirasi. Di arena kedua, dukungan dan pernyataan politik membentuk persepsi publik mengenai siapa yang dianggap layak, memiliki penerimaan, dan dapat menjalankan fungsi wakil presiden.

Dalam perspektif political public relations, komunikasi politik bukan hanya aktivitas menyampaikan pesan setelah keputusan dibuat. Komunikasi juga menjadi bagian dari proses pembentukan legitimasi dan pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Karena itu, munculnya berbagai dukungan dapat dibaca sebagai proses pembentukan legitimasi awal. Namun, legitimasi politik tidak berhenti pada banyaknya deklarasi dukungan. Legitimasi perlu diuji melalui penerimaan publik, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab pemerintahan.

Di sinilah pentingnya membedakan popularitas, akseptabilitas, dan kapabilitas. Popularitas berkaitan dengan tingkat pengenalan publik. Akseptabilitas berkaitan dengan penerimaan berbagai kelompok. Kapabilitas berkaitan dengan kemampuan nyata menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Ketiganya merupakan dimensi berbeda dan tidak otomatis bergerak searah.

Pada Akhirnya, yang Dipilih Bukan Sekadar Orang, Melainkan Desain Hubungan Kekuasaan

Penentuan wakil presiden merupakan keputusan yang mempunyai konsekuensi lebih luas daripada pengisian sebuah jabatan.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan demikian, kewenangan mengusulkan berada pada Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.

Keputusan tersebut akan menentukan bagaimana konfigurasi kepemimpinan eksekutif berjalan, bagaimana hubungan Presiden dengan partai-partai koalisi dikelola, dan bagaimana pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat.

Ada setidaknya tiga tantangan yang harus dijawab oleh figur wakil presiden.

Pertama, mampu menjaga soliditas pemerintahan tanpa menjadikan loyalitas sebagai pengganti kapasitas.

Kedua, mampu menerjemahkan arah strategis Presiden menjadi koordinasi dan pelaksanaan program yang efektif.

Ketiga, mampu menjadi jembatan komunikasi yang mempertemukan pemerintah dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda terhadap pemerintah.

Dengan demikian, perbincangan mengenai bursa wakil presiden sebaiknya tidak berhenti pada siapa yang mendapatkan dukungan paling luas atau siapa yang paling dekat dengan Presiden. Pertanyaan yang lebih substansial adalah: desain kepemimpinan seperti apa yang sedang dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo?

Dalam perspektif PR Politik, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan di luar lingkaran tersebut.

Sebab, wakil presiden bukan hanya harus mampu bekerja bersama Presiden, melainkan juga membantu memastikan bahwa negara bekerja dan masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.

Yang sedang dipertaruhkan bukan semata-mata kursi wakil presiden, melainkan bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan, pemerintahan dijalankan, dan kepercayaan publik dibangun.

 

Artikel telah tayang di kompas.com

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini