Jakarta, PR Politik – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menembus 6.860 pekerja hingga menempatkan Jawa Tengah di peringkat ketiga tertinggi secara nasional menjadi sinyal darurat bagi perlindungan tenaga kerja daerah. Kondisi tersebut kian memprihatinkan karena besaran upah minimum di hampir seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini dinilai masih tertinggal jauh dari standar kebutuhan hidup layak.
Menyikapi persoalan mendasar tersebut, Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, Sri Praptono, menyatakan komitmennya untuk mengawal perjuangan upah layak buruh Jawa Tengah bersama para pemangku kebijakan. Dalam diskusi Dewan Pakar di Kantor DPTW PKS Jawa Tengah, Sabtu (14/11), ia memetakan tiga fokus utama meliputi tingginya angka PHK, rendahnya upah minimum, serta pengesahan UU No. 27 Tahun 2026.
“Tindak lanjutnya, kami tentu akan terus mengawal isu ini, yang akan menjadi rekomendasi kepada para pemangku kebijakan, dalam hal ini Fraksi PKS,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui laporan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Jawa Tengah berada tepat di bawah Jawa Barat dan Banten untuk kasus PHK terbanyak. Praptono menyoroti sektor padat karya seperti garmen dan tekstil sebagai penyumbang PHK terbesar akibat rentannya industri tersebut terhadap gejolak ekonomi.
“Dari data yang kita ketahui ternyata di Jawa Tengah sendiri yang terbanyak terkena PHK adalah dari industri garmen. Ini yang menjadi fokus kita ke depannya,” katanya.
Selain ancaman PHK, ia menyoroti ketimpangan upah di mana baru Kota Semarang yang memenuhi standar kelayakan dengan Upah Minimum Kota (UMK) 2026 sebesar Rp3.701.709, sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 berada di angka Rp2.327.386. “Kita dapati bahwa selain PHK yang masif, ternyata upah Jawa Tengah itu masih rendah. PKS sendiri terus mengusahakan dengan standar upah hidup layak karena itu merupakan amanah konstitusi,” ujarnya.
Dewan Pakar PKS Jawa Tengah juga memandang hadirnya UU No. 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan—yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2003—sebagai landasan kepastian hukum yang wajib dikawal pelaksanaannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kita sebagai wakil masyarakat dalam hal ini partai harus bisa mendorong Pemprov Jawa Tengah bagaimana implementasinya. Kalau tidak dimanajemen, sama saja sudah ada UU-nya, tetapi tidak bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Menutup keterangannya, ia berpesan agar perjuangan meraih upah layak buruh Jawa Tengah terus diiringi peningkatan kompetensi guna mendongkrak produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. “Terus berjuang, karena kita tidak sedang meminta. Ini adalah hak yang diberikan konstitusi, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan hidup layak,” tuturnya.
sumber : PKS















