Kemenperin Perkuat Ekosistem Industri Halal Nasional Demi Kuasai Rantai Pasok Global

Kemenperin
Kepala BSKJI Kemenperin Emmy Suryandari menyampaikan kuliah umum bertema “Next Gen Halal: Innovative Today, Lead Tomorrow” pada rangkaian kegiatan UI Halal Expo 2026

Jakarta, PR Politik – Kontribusi sektor halal terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas yang menembus Rp1.102 triliun atau setara 50,55 persen membuktikan betapa vitalnya sektor ini bagi perekonomian Tanah Air. Dengan populasi 252,8 juta penduduk Muslim, nilai konsumsi rumah tangga mencapai Rp5.974,9 triliun serta capaian ekspor USD35,72 miliar dibanding impor USD17,47 miliar pada semester I 2026, Indonesia bertekad bertransformasi dari sekadar pasar menjadi pusat produksi dunia.

Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa penguatan ekosistem industri halal nasional wajib diarahkan pada pembenahan struktur manufaktur, peningkatan mutu, dan penciptaan nilai tambah berbasis teknologi. Sejalan dengan itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Emmy Suryandari, saat mewakili Wakil Menteri Perindustrian dalam kuliah umum “Next Gen Halal: Innovative Today, Lead Tomorrow” di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Kamis (19/11), menekankan bahwa sertifikasi hanyalah pintu masuk menuju daya saing global.

“Halal bukan sekadar apa yang dikonsumsi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu produk dihasilkan melalui proses yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Karena itu, pengembangan industri halal harus mampu memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing industri nasional,” ujarnya.

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026, konsumsi Muslim global diproyeksikan melonjak dari USD2,6 triliun pada 2024 menjadi USD3,56 triliun pada 2029, di mana Indonesia bertengger di peringkat keempat dunia—meraih peringkat pertama modest fashion, ketiga makanan halal, serta keempat farmasi dan kosmetik halal.

Guna mengamankan peluang tersebut, Kemenperin menetapkan Permenperin Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal 2025–2029 yang menyasar lima sektor prioritas (makanan-minuman; tekstil-pakaian jadi; kulit-alas kaki; kimia, farmasi, dan obat tradisional; serta perlengkapan rumah tangga) melalui konsep Halal and Beyond (Quality, Value Added and Competitiveness, Future’s Vibes, dan Inclusive Economy).

Baca Juga:  Wujudkan Kedaulatan Energi, Presiden Prabowo Resmikan Groundbreaking Proyek Hilirisasi Tahap II di Cilacap

Akselerasi ekosistem industri halal nasional turut mengandalkan sinergi Triple Helix antara pemerintah, dunia usaha, dan kampus sebagai pencetak inovator muda, seperti kesuksesan CV Smart Batik Indonesia rintisan Miftahudin Nur Ihsan sejak mahasiswa UNY pada 2015 yang meraih penghargaan IHYA 2025 berkat malam batik sawit ramah lingkungan.

“Generasi muda jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus mampu menciptakan teknologi. Demikian pula, jangan hanya menjadi konsumen produk, melainkan menjadi inovator dan produsen yang mampu menghasilkan produk halal berkualitas dan berdaya saing,” tegasnya.

Dari sisi regulasi, Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin, Dewi Setiawati, menjelaskan bahwa ekosistem industri halal nasional ditopang UU Nomor 33 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 42 Tahun 2024, serta PP Nomor 40 Tahun 2026 yang memperpanjang penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028 bagi kelompok produk dan pelaku usaha tertentu.

“Penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal perlu dimanfaatkan pelaku industri untuk mempersiapkan seluruh aspek produksi secara optimal. Dengan demikian, pemenuhan ketentuan halal dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk,” ujarnya.

Dewi berharap kolaborasi riset dan kewirausahaan anak muda terus meluas agar ekosistem industri halal nasional semakin kokoh. “Kami berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pengembangan industri halal, baik melalui penelitian, penciptaan teknologi, pengembangan produk, maupun kewirausahaan. Kolaborasi ini menjadi modal penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi dan produksi industri halal yang diakui dunia,” pungkasnya.

sumber : Kemenperin

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini