Jakarta, PR Politik – Mengorbankan kawasan konservasi demi mendirikan bangunan fisik berisiko memicu bencana ekologis jangka panjang di wilayah penyangga ibu kota. Pengurangan tutupan hijau secara masif dikhawatirkan memperparah ancaman banjir, menurunkan kualitas udara, sekaligus merusak keanekaragaman hayati yang selama ini menopang lingkungan Kota Depok dan DKI Jakarta.
Atas dasar pertimbangan lingkungan itulah, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI, Muhammad Kholid, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana alih fungsi Hutan Kota UI seluas 8 hektare untuk pembangunan proyek Sekolah Rakyat.
“Kami menolak rencana ini. Hutan kota adalah paru-paru hijau dengan fungsi ekologis yang sangat penting. Apalagi, hutan UI memiliki fungsi riset dan pendidikan yang juga punya nilai strategis bagi masa depan bangsa. Kami mendukung penuh upaya negara memperluas akses pendidikan untuk rakyat. Namun, membangun fasilitas pendidikan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan kota. Pendidikan dan kelestarian hutan harus berjalan sejalan tanpa saling meniadakan,” tegasnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (17/11).
Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia tersebut menilai alih fungsi Hutan Kota UI sebagai daerah tangkapan dan resapan air alami bakal mencederai reputasi UI sebagai pelopor kampus hijau (green campus). Oleh karena itu, ia mendesak Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memindahkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ke area lain yang tidak berstatus kawasan lindung.
“Mengorbankan hutan UI sebagai paru-paru kota demi pembangunan fisik bukanlah solusi yang berkelanjutan. Jika luasan hutan makin berkurang dan ekosistem rusak, generasi muda yang sedang kita didik di bangku sekolah justru akan menanggung dampak krisis lingkungan di masa depan. Saya minta Mensos mencari alternatif lokasi lain seperti opsi lahan tidur atau aset negara lainnya yang berstatus non-konservasi. Saya yakin masih banyak lokasi lain yang jauh lebih layak dan strategis untuk membangun Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Sebagai langkah politik di parlemen, Fraksi PKS DPR RI mendesak pemerintah segera membatalkan penetapan lokasi proyek di dalam kawasan hijau kampus tersebut. Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) itu juga mengajak mahasiswa, sivitas akademika, hingga pegiat lingkungan untuk bersama-sama mencegah terjadinya alih fungsi Hutan Kota UI.
“Sekali lagi, kami mendukung penuh kehadiran Sekolah Rakyat, tetapi menjaga Hutan Kota UI berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia dan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik serta sehat,” pungkasnya.
sumber : PKS















