Jakarta, PR Politik – Semakin menyempitnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memaksa pemerintah daerah mencari sumber pendanaan baru agar pembangunan infrastruktur tidak jalan di tempat. Dengan potensi nilai outstanding mencapai Rp1.000 triliun, skema surat berharga daerah dinilai mampu menjadi mesin penggerak ekonomi lokal tanpa terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Menangkap peluang tersebut, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengebut penyusunan Undang-Undang (UU) tentang Obligasi Daerah agar dapat disahkan pada 2027 dan memayungi penerbitan obligasi daerah secara nasional.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, menyodorkan bukti keberhasilan surat utang negara pascapengesahan payung hukumnya dua dekade silam. “Seperti yang kita lihat surat utang negara, sebelum tahun 2002 itu tidak laku. Namun setelah Undang-Undang Surat Utang Negara kita sahkan pada 2002, outstanding surat utang negara kita sekarang kurang lebih bisa mencapai Rp10.000 triliun,” ujarnya.
Di balik potensi besar penerbitan obligasi daerah, Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mengingatkan perlunya mitigasi ketat terhadap risiko gagal bayar (default), kejelasan tanggung jawab utang, hingga kesinambungan komitmen lintas periode kepala daerah. Ia meminta adanya kesepakatan politik mengikat antara kepala daerah dan DPRD serta disiplin rasio utang daerah.
“Pergantian kepemimpinan politik daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak boleh mengorbankan kewajiban utang yang telah disetujui bersama dan dialokasikan dalam pos cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya dalam Sarasehan Nasional, Rabu (18/11).
Selain memangkas birokrasi persetujuan, ia menilai pengembangan sukuk hijau dan pembiayaan berkelanjutan bakal menjadi magnet kuat bagi modal asing. “Dunia hari ini mengarahkan ratusan triliun modal global pada instrumen keberlanjutan. Sukuk hijau daerah dapat menjadi daya tarik bagi investor institusi internasional maupun domestik. Misalnya untuk mendanai transformasi, transportasi ramah lingkungan dan sanitasi bersih di daerah,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa tingkat gagal bayar di 18 negara yang telah menerapkan penerbitan obligasi daerah hanya berkisar 0,1 persen karena seluruh dananya diarahkan pada proyek produktif penghasil pendapatan, seperti rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air, serta pengelolaan sampah. Berbeda dengan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang memotong Dana Alokasi Umum (DAU), pembayaran obligasi bersumber dari keuntungan proyek sehingga tidak membebani APBD.
Untuk mencegah proyek mangkrak, ia menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah wajib lolos verifikasi berlapis sebelum dilepas ke lantai bursa. “Kalau sebuah proyek, ini ada pihak ketiga. Jadi dalam menerbitkan obligasi, itu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan. Baru setelah itu masuk ke proses pasar modalnya. Nah, di proses pasar modal itu lebih banyak ke teknisnya. Teknisnya dia melihat proyek ini layak atau tidak. Dan orang-orang ini orang-orang profesional dan independen, tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Jadi cara untuk agar proyek itu tidak mangkrak, ya harus melalui proses ini,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Golkar















