Jakarta, PR Politik – Keinginan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengadopsi payung hukum kekhasan daerah layaknya Provinsi Bali mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Langkah ini membuka peluang bagi kedua wilayah kepulauan tersebut untuk memperluas sumber pendapatan asli daerah melalui kewenangan pungutan wisatawan asing demi mendongkrak ekonomi lokal.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan dukungan penuh Kementerian Dalam Negeri terhadap penyusunan RUU NTB dan NTT asalkan diiringi kajian mendalam mengenai dampak fiskal serta kesesuaiannya dengan kerangka otonomi daerah.
“Kementerian Dalam Negeri tentu sangat memahami dan mendukung upaya atau keinginan dari dua provinsi ini untuk menjadikan apa yang diatur bagi Provinsi Bali untuk kemudian juga diadopsi dan dikembangkan di NTB dan di NTT,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat terkait Penyusunan RUU NTB dan NTT di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Senin (16/11).
Menurutnya, pengaturan kekhasan dalam penyusunan RUU NTB dan NTT wajib mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, serta aspek sosial budaya dan religius masing-masing daerah. Meski skema kebijakan Bali dapat dijadikan rujukan, penerapannya harus terukur agar benar-benar menjaga pelestarian adat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga setempat.
“Kami sangat mendukung adanya penguatan kewenangan untuk pungutan dari wisatawan asing, tapi catatannya tadi tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing tersebut harus transparan serta melibatkan pelaku usaha dan masyarakat lokal agar tercipta ekosistem ekonomi yang saling terhubung.
Selain persoalan kapasitas fiskal dalam penyusunan RUU NTB dan NTT, Bima menyoroti pentingnya keselarasan perencanaan pariwisata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dinilai harus terintegrasi penuh dengan tata ruang serta postur anggaran daerah agar adaptif terhadap dinamika industri pariwisata.
“RIPPARDA inilah, atau RIPDA inilah yang menjadi desain yang kemudian diturunkan dalam konteks penganggaran di daerah masing-masing dan juga dikoordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
sumber : Kemendagri















