Elit PAN Pasang Badan Lawan Fitnah Media Sosial Terhadap Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Jakarta, PR Politik – Serangan manipulasi opini publik di ruang digital kembali menyasar tokoh nasional lewat potongan narasi palsu yang dikemas secara dramatis. Konten menyesatkan di platform video pendek seperti akun TikTok @liputanderikonoha sempat memicu polemik setelah mencatut nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, dengan tudingan menyebut masyarakat sebagai aib negara dan hanya bertugas membayar pajak.

Menyikapi framing negatif tersebut, jajaran elite partai berlambang matahari putih langsung bergerak meluruskan informasi. Wakil Ketua DPP PAN sekaligus Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, Tom Liwafa, menegaskan lewat unggahan Instagram pada Kamis (19/11) bahwa narasi hoaks Zulkifli Hasan tersebut murni fitnah yang tidak berdasar.

“Ini teman-teman (informasi hoaks tentang Zulkifli Hasan menyebut rakyat sebagai aib negara) sudah disinformasi, jatuhnya ke fitnah. Saya bukan apa-apa. Saya yakin pak Zulhas tidak mengatakan seperti itu, itu tidak masuk akal. Kalau memang itu salah, kita akui salah, dan beliau pasti klarifikasi, dan itu tidak mungkin seperti itu, masa bilang rakyat aib negara, tidak mungkin,” ujarnya.

Bantahan serupa juga dilontarkan Ketua Umum Barisan Muda PAN (BM PAN) sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Slamet Ariyadi. Ia menilai penyebaran hoaks Zulkifli Hasan mengenai kewajiban pajak warga merupakan upaya sistematis untuk merusak citra pimpinan partainya di mata publik.

“Ketum Kami (Zulkifli Hasan) tidak pernah mengatakan kalimat ‘tugas rakyat hanya satu yaitu bayar pajak’ seperti yang banyak beredar. Pola penyebaran informasi seperti ini merupakan bagian dari manipulasi opini publik yang sengaja dibungkus secara dramatis untuk membangun persepsi negatif terhadap pimpinan kami,” ucapnya.

Penelusuran kanal Cek Fakta Liputan6.com turut memastikan tidak pernah ada pernyataan resmi Zulkifli Hasan yang melarang rakyat mencampuri urusan pemerintah.

Baca Juga:  Ketua DPW PKS Jawa Timur Tinjau Lahan Sawah Terdampak Banjir di Situbondo

Di tengah riuhnya serangan disinformasi, ia dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan tetap memusatkan perhatian pada penguatan produksi domestik dan kesejahteraan petani. Pemerintah mencatat capaian swasembada konsumsi pada delapan komoditas strategis meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.

Kinerja tersebut tercermin dari lonjakan Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik dari 116 menjadi 131 hingga menyentuh angka 132,60 pada Oktober 2026 atau tumbuh 1,13 persen dibanding bulan sebelumnya. Selain mengamankan pupuk bersubsidi, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta program bongkar ratun tebu rakyat seluas 97.970 hektare, terobosan Zulhas juga diganjar penghargaan detikcom Awards 2025, detikBali-Nusra Awards 2026, dan Indonesia Food Transformation Award.

sumber : PAN

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini